Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kasus Covid-19 yang Dipertanyakan

Kompas.com - 22/12/2020, 06:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali dikritik soal data laporan penanganan Covid-19. Kali ini, kritik menyasar data laporan penambahan kasus kematian secara harian akibat Covid-19.

Masyarakat menyoroti jumlah penambahan kasus kematian pada Sabtu (19/20/2020).

Berdasarkan laporan data pemerintah yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu, tercatat 145 kematian akibat Covid-19 dalam sehari. Jumlah ini berasal dari laporan 34 provinsi.

Namun, relawan dari sebuah platform laporan bersama Covid-19 yang diinisiasi masyarakat bernama "Lapor Covid-19" mencatat adanya pasien meninggal dunia dalam jumlah yang lebih besar, yakni 620 orang meninggal dunia berstatus positif Covid-19.

Jumlah itu berasal dari 366 kabupaten/kota yang dilaporkan pada Sabtu.

Inisiator dari platform Lapor Covid -19 Irma Hidayana mengatakan, data pasien meninggal akibat Covid-19 yang dimilikinya berbeda empat kali lipat dibandingkan data pemerintah. 

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Menurutnya, data pasien meninggal yang dihimpun LaporCovid tidak hanya berisikan pasien positif Covid-19, tetapi juga pasien yang termasuk dalam golongan suspek dan probable.

"Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota," kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

"Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR," ujarnya.

Penyebab perbedaan

Menurut Irma, ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan data antara milik Lapor Covid 19 dan pemerintah.

Pertama, adanya masalah dalam melakukan integrasi data Covid-19 dan yang kedua adanya data yang sengaja dikendalikan pemerintah dan tidak dibuka ke khalayak luas.

"Ini sudah bulan sembilan masa integrasi data masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, sumber data milik Lapor Covid 19 sama-sama dengan yang digunakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

Irma pun mengimbau pemerintah lebih bersifat transparan terkait semua data yang berkaitan dengan Covid-19.

"Kita menggunakan definisi pencatatan kematian yang direkomendasikan oleh WHO dimana mengakomondasi kematian mereka yang bergejala klinis atau mirip Covid-19," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com