Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Kasus Covid-19 yang Dipertanyakan

Kompas.com - 22/12/2020, 06:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali dikritik soal data laporan penanganan Covid-19. Kali ini, kritik menyasar data laporan penambahan kasus kematian secara harian akibat Covid-19.

Masyarakat menyoroti jumlah penambahan kasus kematian pada Sabtu (19/20/2020).

Berdasarkan laporan data pemerintah yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu, tercatat 145 kematian akibat Covid-19 dalam sehari. Jumlah ini berasal dari laporan 34 provinsi.

Namun, relawan dari sebuah platform laporan bersama Covid-19 yang diinisiasi masyarakat bernama "Lapor Covid-19" mencatat adanya pasien meninggal dunia dalam jumlah yang lebih besar, yakni 620 orang meninggal dunia berstatus positif Covid-19.

Jumlah itu berasal dari 366 kabupaten/kota yang dilaporkan pada Sabtu.

Inisiator dari platform Lapor Covid -19 Irma Hidayana mengatakan, data pasien meninggal akibat Covid-19 yang dimilikinya berbeda empat kali lipat dibandingkan data pemerintah. 

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Menurutnya, data pasien meninggal yang dihimpun LaporCovid tidak hanya berisikan pasien positif Covid-19, tetapi juga pasien yang termasuk dalam golongan suspek dan probable.

"Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota," kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

"Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR," ujarnya.

Penyebab perbedaan

Menurut Irma, ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan data antara milik Lapor Covid 19 dan pemerintah.

Pertama, adanya masalah dalam melakukan integrasi data Covid-19 dan yang kedua adanya data yang sengaja dikendalikan pemerintah dan tidak dibuka ke khalayak luas.

"Ini sudah bulan sembilan masa integrasi data masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, sumber data milik Lapor Covid 19 sama-sama dengan yang digunakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

Irma pun mengimbau pemerintah lebih bersifat transparan terkait semua data yang berkaitan dengan Covid-19.

"Kita menggunakan definisi pencatatan kematian yang direkomendasikan oleh WHO dimana mengakomondasi kematian mereka yang bergejala klinis atau mirip Covid-19," ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Kubu Anies-Muhaimin: Ada Fakta Tak Terbantahkan Terjadi Nepotisme Gunakan Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com