Data Kasus Covid-19 yang Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali dikritik soal data laporan penanganan Covid-19. Kali ini, kritik menyasar data laporan penambahan kasus kematian secara harian akibat Covid-19.

Masyarakat menyoroti jumlah penambahan kasus kematian pada Sabtu (19/20/2020).

Berdasarkan laporan data pemerintah yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Sabtu, tercatat 145 kematian akibat Covid-19 dalam sehari. Jumlah ini berasal dari laporan 34 provinsi.

Namun, relawan dari sebuah platform laporan bersama Covid-19 yang diinisiasi masyarakat bernama "Lapor Covid-19" mencatat adanya pasien meninggal dunia dalam jumlah yang lebih besar, yakni 620 orang meninggal dunia berstatus positif Covid-19.

Jumlah itu berasal dari 366 kabupaten/kota yang dilaporkan pada Sabtu.

Inisiator dari platform Lapor Covid -19 Irma Hidayana mengatakan, data pasien meninggal akibat Covid-19 yang dimilikinya berbeda empat kali lipat dibandingkan data pemerintah. 

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Menurutnya, data pasien meninggal yang dihimpun LaporCovid tidak hanya berisikan pasien positif Covid-19, tetapi juga pasien yang termasuk dalam golongan suspek dan probable.

"Itu pun juga belum lengkap seluruh 514 kabupaten/kota ya relawan data itu memindahkan data dari situs kabupaten dan situs kota," kata Irma kepada Kompas.com, Senin (21/12/2020).

"Kalau pemerintah kan selama ini tidak pernah mempublikasikan atau tidak pernah mengumumkan kematian probable atau suspek atau PDP. Selalu kematian yang terkonfirmasi secara PCR," ujarnya.

Penyebab perbedaan

Menurut Irma, ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan data antara milik Lapor Covid 19 dan pemerintah.

Pertama, adanya masalah dalam melakukan integrasi data Covid-19 dan yang kedua adanya data yang sengaja dikendalikan pemerintah dan tidak dibuka ke khalayak luas.

"Ini sudah bulan sembilan masa integrasi data masa enggak selesai-selesai masalah itu kendala teknis? Harusnya banyak ahli ya yang bisa menyelesaikan itu," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, sumber data milik Lapor Covid 19 sama-sama dengan yang digunakan oleh pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Disarankan Perbaiki Sistem Integrasi Data Covid-19

Irma pun mengimbau pemerintah lebih bersifat transparan terkait semua data yang berkaitan dengan Covid-19.

"Kita menggunakan definisi pencatatan kematian yang direkomendasikan oleh WHO dimana mengakomondasi kematian mereka yang bergejala klinis atau mirip Covid-19," ucap dia.

Saat pendataan hanya minus data beberapa kabupaten/kota yang tidak aktif. Angka ini tidak hanya berasal dari pasien meninggal yang terkonfirmasi positif, tetapi juga suspek dan orang yang meninggal diduga akibat Covid-19 (probabilitas).

Sarankan transparansi

Oleh karena itu, Irma menyarankan pemerintah lebih terbuka pada masyarakat terkait semua data Covid-19.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem integrasi data agar tidak ada lagi perbedaan data.

"Antara data pemerintah dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten," kata Irma kepada Kompas.com.

Baca juga: Data Kematian Milik LaporCovid Lebih Banyak 4 Kali Lipat dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Selain itu, Irma juga menyarankan pemerintah untuk membuka data tes laboratorium polymerase chain reaction (PCR) di tingkat daerah.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui lebih berapa jumlah orang yang diperiksa dan jumlah positivity rate Covid-19 di daerah tersebut.

"Ini pengen mengetuk pintu hati pemerintah jadi supaya kewaspadaan masyarakat itu lebih meningkat gitu," ujar dia.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini sistem pelaporan data masih terus disempurnakan oleh Kementerian Kesehatan.

Hal itu untuk menyelesaikan perbedaan data daerah dengan pusat karena tertundanya pelaporan data.

"Iya karena sistem pelaporan yang masih disempurnakan terus oleh Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan perbedaan data daerah dengan pusat karena tertundanya pelaporan/entry data," ujar Wiku ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Beda Angka Kematian Covid-19 Kembali Disorot, Satgas: Sistem Masih Disempurnakan

Sebelumnya, persoalan data kematian juga menjadi sorotan saat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi.

Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah pada 26 November 2020.

Pada data Satgas tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Namun, berdasarkan data pemerintah provinsi Jawa Tengah yang dilaporkan laman https://corona.jatengprov.go.id/data, tercatat total ada 3.459 pasien tutup usia akibat Covid-19.

Dengan demikian, terdapat selisih data sebanyak 1.262 antara Satgas dengan pemerintah provinsi.

Saat dimintai tanggapan terkait perbedaan itu, Wiku Adisasmito juga mengungkapkan ada persoalan sinkronisasi data daerah dengan data pusat.

Dia mengatakan saat itu proses sinkronisasi data masih dalam perkembangan.

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

"Sinkronisasi data masih on progress," ujar Wiku kepada Kompas.com pada 27 November 2020.

"Pada intinya sinkronisasi data daerah dan pusat selalu membutuhkan penyempurnaan agar bisa konsisten dari waktu ke waktu," tuturnya.

Wiku menegaskan, pada intinya pemerintah selalu berupaya mencapai interoperabilitas (kapabilitas dari suatu sistem) data dengan seluruh daerah.

"Hal itu dilakukan melalui peningkatan yang berkelanjutan," ujar Wiku.