Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Vaksinasi Covid-19 Tak Boleh Asal Hantam Rata

Kompas.com - 07/12/2020, 19:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar distribusi vaksin Covid-19 tak dilakukan secara sembarangan.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet, vaksinasi harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

"Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, hantar kromo, tapi betul-betul terseleksi," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020). 

Baca juga: Menko PMK Sebut Kajian MUI soal Kehalalan Vaksin Sinovac Sudah Selesai

Menurut Muhadjir, setidaknya ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penggunaan vaksin. Pertama, pertimbangan geospasial atau wilayah.

Lokasi yang diperkirakan terjadi penumpakan partikel virus, kata Muhadjir, harus diprioritaskan dalam vaksinasi. Oleh karenanya, standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tentang rasio jumlah penduduk yang harus divaksinasi tak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia

"Dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan Covid-19 dengan intensitas yang sama," ucap Muhadjir. 

Baca juga: Menko PMK Ungkap Kelompok yang Diprioritaskan dalam Vaksinasi Covid-19

Pertimbangan kedua yakni profesi penduduk. Muhadjir menyebut, garda terdepan penanganan pandemi virus corona seperti petugas medis, non medis, TNI dan Polri akan mendapat prioritas vaksinasi.

Selanjutnya, kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus juga harus diprioritaskan. Mereka yakni kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor perusahaan industri.

Kemudian, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19. Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.

Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba di Indonesia

 

Muhadjir menegaskan, rencana vaksinasi harus dipetakan dengan matang dan kalangan penerima vaksin harus benar-benar terseleksi.

"Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin, dan siapa yang boleh dianggap tidak beresiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada," kata Muhadjir.

"Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas orang dari satu tempat ke tempat tempat yang lain," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Alhamdulillah, Vaksin Covid-19 Sudah Tersedia

 

Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com