Kompas.com - 07/12/2020, 19:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai melakukan kajian terhadap kehalalan vaksin Covid-19 Sinovac.

Menurut Muhadjir, selanjutnya MUI akan menerbitkan fatwa dan sertifikasi halal Sinovac.

"Perkembangan terakhir dari persyaratan halal vaksin Sinovac, dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan LPOM MUI atau (Lembaga) Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia telah selesai," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020).

"Dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal oleh MUI," tuturnya. 

Baca juga: Menko PMK Ungkap Kelompok yang Diprioritaskan dalam Vaksinasi Covid-19

Muhadjir menyampaikan terima kasih kepada MUI. Ia mengatakan, MUI telah bekerja keras untuk melakukan kajian terkait kehalalan vaksin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun demikian, kata Muhadjir, jika ditinjau dari hukum agama, seandainya pun vaksin tidak halal, bukan berarti tak dapat digunakan. Sebab, kebutuhan vaksin mendesak untuk menghindari kematian.

Tetapi, jika ternyata ditemukan vaksin yang halal, maka vaksin yang tidak halal tidak boleh digunakan.

"Ketika dihadapkan pilihan antara vaksin yang tidak halal dan vaksin yang halal kemudian kita memilih yang tidak halal itu yang tidak boleh. Karena itu atas keputusan ini saya kira sangat tepat," kata Muhadjir. 

Baca juga: 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac Tiba di Indonesia

Muhadjir menyebut, vaksinasi setidaknya punya empat tujuan besar. Pertama, untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan Covid-19.

Kedua, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dengan cara menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan dari ancaman virus corona.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.