Menko PMK: Vaksinasi Covid-19 Tak Boleh Asal Hantam Rata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar distribusi vaksin Covid-19 tak dilakukan secara sembarangan.

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet, vaksinasi harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

"Sehingga penggunaan vaksin nanti betul-betul efisien, tidak asal hantam rata, hantar kromo, tapi betul-betul terseleksi," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube FMB9ID_IKP, Senin (7/12/2020). 

Menurut Muhadjir, setidaknya ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penggunaan vaksin. Pertama, pertimbangan geospasial atau wilayah.

Lokasi yang diperkirakan terjadi penumpakan partikel virus, kata Muhadjir, harus diprioritaskan dalam vaksinasi. Oleh karenanya, standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) tentang rasio jumlah penduduk yang harus divaksinasi tak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia

"Dengan asumsi bahwa tidak seluruh wilayah Indonesia terpapar dengan Covid-19 dengan intensitas yang sama," ucap Muhadjir. 

Pertimbangan kedua yakni profesi penduduk. Muhadjir menyebut, garda terdepan penanganan pandemi virus corona seperti petugas medis, non medis, TNI dan Polri akan mendapat prioritas vaksinasi.

Selanjutnya, kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular atau membawa virus juga harus diprioritaskan. Mereka yakni kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko atau pramuniaga, dan para pekerja di sektor perusahaan industri.

Kemudian, prioritas diberikan kepada mereka yang bertugas melakukan penelusuran atau tracking kasus Covid-19. Terakhir, kalangan pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik.

Muhadjir menegaskan, rencana vaksinasi harus dipetakan dengan matang dan kalangan penerima vaksin harus benar-benar terseleksi.

"Karena itu saya mohon nanti mendapatkan perhatian terutama di dalam menetapkan peta siapa saja yang harus divaksin, dan siapa yang boleh dianggap tidak beresiko kalau seandainya tidak divaksin, terutama berkaitan dengan lokasi atau tempat di mana mereka berada," kata Muhadjir.

"Juga dipertimbangkan tentang tingkat mobilitas orang dari satu tempat ke tempat tempat yang lain," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) malam.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina yang diangkut menggunakan Pesawat Garuda Boeing 777-300 itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi.