Kompas.com - 07/12/2020, 19:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memprediksi Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet setelah Pilkada 2020 pada 9 Desember.

Menurut Karding, ada atau tidak menteri yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, isu perombakan kabinet sudah menguat sejak lama.

"Saya menduga reshuffle akan dilaksanakan setelah pilkada 9 Desember. Tinggal jumlah yang di-reshuffle berapa dan siapa saja, tentu kita tidak tahu," ujar Karding saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Jangan Sampai Menteri Jadi Beban Presiden karena Perilaku Korup

Karding mengatakan, publik tinggal menunggu siapa saja menteri yang akan diganti. Perombakan kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

Namun, selain Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara yang terjaring OTT KPK, Karding berpendapat ada menteri lain yang berkinerja kurang baik di mata publik.

"Soal siapa dan dari partai apa atau profesional siapa, itu sepenuhnya tergantung Pak Jokowi dan komunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung," ucapnya.

Baca juga: 2 Menteri Tersangka Korupsi, Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Keharusan

Secara terpisah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan presiden harus segera merombak kabinet setelah ada dua menteri terjerat kasus korupsi.

Menurut Dedi, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Edhy dan Juliari dapat mengikis kepercayaan publik pada presiden.

"Tindakan korupsi dua menteri ini berdampak tidak saja pada proses kerja pemerintah, tetapi juga mengikis kepercayaan publik pada Presiden. Sehingga perlu dilakukan perombakan kabinet," kata Dedi saat dihubungi.

Baca juga: Dua Menteri Tersangka, Ini Skenario yang Mungkin Dilakukan Jokowi untuk Reshuffle Kabinet

Ia pun meminta Jokowi lebih banyak memilih sosok profesional daripada politisi. Terutama, mereka yang menggantikan Edhy dan Juliari di kursi Menteri KP dan Mensos.

Sebab, kata Dedi, menteri dari kalangan partai politik memiliki beban rekomendasi yang besar sehingga iklim kerjanya sulit terlepas dari kepentingan politik.

"Orientasi keterpilihan mereka menjadi anggota kabinet bukan karena faktor kapasitas, melainkan faktor dukungan dari Parpol. Sepanjang pemerintah Presiden Jokowi, semua koruptor definitif atau bukan, didominasi kader Parpol," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Ferdy Sambo Sempat Pinjamkan Senpi Lain ke Bharada E Usai Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Update 7 Desember: Kasus Covid-19 Bertambah 3.351 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.689.532

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.