Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Lumajang, Doni Monardo Sampaikan Pesan Presiden: Keselamatan Rakyat Hukum yang Tertinggi

Kompas.com - 03/12/2020, 17:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meninjau penanganan erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (3/12/2020).

Pada kesempatan tersebut, ia sekaligus menyampaikan pesan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam kaitan penanganan bencana bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

"Memastikan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi," kata Doni dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: 9 Bulan Pandemi, IDI Apresiasi Kinerja Doni Monardo

Hal tersebut diucapkan Doni di hadapan para pejabat pemangku kebijakan di daerah yang turut dalam rombongan.

Berperan sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni juga meminta agar manajemen penanganan, baik untuk erupsi Semeru maupun penanganan pengungsian agar terlaksana dengan baik.

Hal tersebut karena Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi bencana alam saja, melainkan juga bencana non-alam yaitu pandemi Covid-19.

"Maka manajemen untuk penanganan di pengungsian harus betul-betul terlaksana dengan baik," ujar dia. 

Dalam kunjungan tersebut, Doni menyerahkan bantuan berupa dana siap pakai (DSP) senilai Rp 500 juta untuk penanganan erupsi dan aktivitas Gunung Semeru.

Selain itu, BNPB memberikan dukungan lain berupa 3 unit tenda pengungsi, 1 unit flexibel tank, 5.000 swab test antigen, 500 paket perlengkapan bayi, 1.200 tambahan gizi, 1.200 paket lauk pauk, 1.200 makanan siap saji, 4.000 masker kain, 950 matras, 1.480 selimut dan 12 unit lampu air garam.

Sebelumnya, Gunung Semeru meletus dan mengeluarkan awan panas, Selasa (1/12/2020) dini hari.

Baca juga: Doni Monardo: Kasus Covid-19 Indonesia Masih Lebih Baik dari Global, Tetap Waspada

Luncuran awan panas dari erupsi gunung yang berada di Jawa Timur itu terjadi selama hampir tiga jam.

Berkaitan dengan aktivitas gunung ini, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi ( PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan tingkat aktivitas Gunung Semeru dalam status Waspada Level II.

Penetapan status Waspada Level II itu berdasarkan hasil pemantauan visual dan insturmental, serta potensi ancaman bahaya yang ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com