Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peringatan Keras Jokowi Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Evaluasi Kinerja Satgas Covid-19

Kompas.com - 03/12/2020, 07:58 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Daulay menilai, peringatan keras yang akan diberikan Presiden Joko Widodo jika kasus Covid-19 kembali meningkat, tidak akan membawakan hasil.

Saleh mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas Covid-19.

"Jadi satgas yang ada itu harus dievaluasi, jangan-jangan ada di antara jaring birokrasi itu yang tidak berjalan dengan baik," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).

Saleh mengatakan, tidak hanya sekedar melakukan evaluasi, Presiden Jokowi bisa mengganti mereka yang tidak cakap dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

"Dan hari ini kita sudah 9 bulan Covid-19 belum ada hal yang bisa seperti diharapkan. Apalagi pemerintah sudah lebih satu tahun, tetapi belum ada upaya pergantian struktur kabinet yang dianggap tidak mampu bekerja," ujarnya

Di samping itu, Saleh menilai, pelaksanaan 3 T yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam pengendalian penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

Saleh mengatakan, 3T perlu ditingkatkan untuk mengetahui peta masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Ini kan juga penting dilakukan, karena para ahli epidemiologi mengatakan salah satu upaya memutus mata rantai Covid-19 adalah melakukan 3 T, dengan begitu kita tahu gambarannya petanya dimana saja paling ditemukan orang-orang terpapar Covid-19, dari situ bisa yang terjangkit dilakukan treatment," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada Peningkatan Covid-19 Sedikit Saja, Saya Peringatkan Secara Keras

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyebaran Covid-19 harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi harus ada motivasi masyarakat untuk berpartisipasi supaya semua ikut menanggulangi Covid-19, tak bisa pemerintah sendiri harus melibatkan masyarakat, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Satgas: Kami Paham Publik Mulai Lelah, tapi Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com