9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

Kompas.com - 02/12/2020, 07:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020). (Dok. Bank Indonesia) Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia genap memasuki bulan ke-9 pada Rabu (2/12/2020) hari ini.

Masih kuat dalam ingatan, kasus Covid-19 pertama di Tanah Air diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Berlangsung 9 bulan lamanya, pandemi virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, beberapa hari belakangan terus terjadi peningkatan kasus.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020) misalnya, Jokowi mengaku, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19: Zona Merah Malah Bertambah, Peringatan untuk Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan.

Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Baca juga: Selain Anies Baswedan, Ini Kepala Daerah yang Terinfeksi Virus Corona

Jokowi mengakui bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia yakni 3,1 persen. Di dunia, angka kematian akibat virus corona sebesar 2,32 persen.

Ia menyebut, hal ini antara lain disebabkan karena pada saat awal pandemi terjadi keterlambatan ventilator untuk pasien. Inilah yang menurut Jokowi masih perlu terus diperbaiki.

Namun demikian, kabar baiknya, data per 30 November 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 83,6 persen.

Angka ini lebih baik dari rata-rata dunia yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 69,03 persen.

Besaran kasus aktif Covid-19 juga diklaim terus membaik. Di bulan September, kasus aktif di Indonesia mencapai 16,69 persen.

Baca juga: 543.975 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Vaksinasi yang Diklaim Dimulai Sebentar Lagi

Angka ini menurun di bulan Oktober menjadi 14,26 persen. Di bulan November angka ini kembali turun menjadi 13,75 persen.

"Artinya semakin bulan semakin bulan semakin baik. Sekarang ini 13,25 persen ini juga lebih baik dari angka rata-rata dunia di angka 28,55 persen," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, secara umum, Jokowi mengaku sangat optimistis terhadap pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Melihat ini kita sebetulnya sangat optimis dalam pengendalian Covid ini," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X