9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

Kompas.com - 02/12/2020, 07:40 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020). (Dok. Bank Indonesia) Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia genap memasuki bulan ke-9 pada Rabu (2/12/2020) hari ini.

Masih kuat dalam ingatan, kasus Covid-19 pertama di Tanah Air diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Berlangsung 9 bulan lamanya, pandemi virus corona belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Sebaliknya, beberapa hari belakangan terus terjadi peningkatan kasus.

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi pun menyampaikan sejumlah peringatan dan wanti-wanti terkait situasi pandemi.

Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Selasa (1/2/2020) misalnya, Jokowi mengaku, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19: Zona Merah Malah Bertambah, Peringatan untuk Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka bersama para menteri, Senin (30/11/2020).

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan.

Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Baca juga: Selain Anies Baswedan, Ini Kepala Daerah yang Terinfeksi Virus Corona

Jokowi mengakui bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia yakni 3,1 persen. Di dunia, angka kematian akibat virus corona sebesar 2,32 persen.

Ia menyebut, hal ini antara lain disebabkan karena pada saat awal pandemi terjadi keterlambatan ventilator untuk pasien. Inilah yang menurut Jokowi masih perlu terus diperbaiki.

Namun demikian, kabar baiknya, data per 30 November 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 83,6 persen.

Angka ini lebih baik dari rata-rata dunia yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 69,03 persen.

Besaran kasus aktif Covid-19 juga diklaim terus membaik. Di bulan September, kasus aktif di Indonesia mencapai 16,69 persen.

Baca juga: 543.975 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Vaksinasi yang Diklaim Dimulai Sebentar Lagi

Angka ini menurun di bulan Oktober menjadi 14,26 persen. Di bulan November angka ini kembali turun menjadi 13,75 persen.

"Artinya semakin bulan semakin bulan semakin baik. Sekarang ini 13,25 persen ini juga lebih baik dari angka rata-rata dunia di angka 28,55 persen," ujar Jokowi.

Oleh karenanya, secara umum, Jokowi mengaku sangat optimistis terhadap pengendalian pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Melihat ini kita sebetulnya sangat optimis dalam pengendalian Covid ini," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X