Peringatan Keras Jokowi Dinilai Tak Efektif, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Evaluasi Kinerja Satgas Covid-19

Kompas.com - 03/12/2020, 07:58 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Saleh Daulay menilai, peringatan keras yang akan diberikan Presiden Joko Widodo jika kasus Covid-19 kembali meningkat, tidak akan membawakan hasil.

Saleh mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas Covid-19.

"Jadi satgas yang ada itu harus dievaluasi, jangan-jangan ada di antara jaring birokrasi itu yang tidak berjalan dengan baik," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (2/11/2020).

Saleh mengatakan, tidak hanya sekedar melakukan evaluasi, Presiden Jokowi bisa mengganti mereka yang tidak cakap dalam melaksanakan tugas.

Baca juga: 9 Bulan Pandemi Covid-19, Peringatan Keras Jokowi: Jangan Keterusan

"Dan hari ini kita sudah 9 bulan Covid-19 belum ada hal yang bisa seperti diharapkan. Apalagi pemerintah sudah lebih satu tahun, tetapi belum ada upaya pergantian struktur kabinet yang dianggap tidak mampu bekerja," ujarnya

Di samping itu, Saleh menilai, pelaksanaan 3 T yaitu tracing (penelusuran), testing (pengujian), dan treatment (perawatan) dalam pengendalian penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

Saleh mengatakan, 3T perlu ditingkatkan untuk mengetahui peta masyarakat yang terpapar Covid-19.

"Ini kan juga penting dilakukan, karena para ahli epidemiologi mengatakan salah satu upaya memutus mata rantai Covid-19 adalah melakukan 3 T, dengan begitu kita tahu gambarannya petanya dimana saja paling ditemukan orang-orang terpapar Covid-19, dari situ bisa yang terjangkit dilakukan treatment," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Kalau Ada Peningkatan Covid-19 Sedikit Saja, Saya Peringatkan Secara Keras

Lebih lanjut, Saleh mengatakan, kesadaran masyarakat dalam pengendalian penyebaran Covid-19 harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat berpartisipasi disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Jadi harus ada motivasi masyarakat untuk berpartisipasi supaya semua ikut menanggulangi Covid-19, tak bisa pemerintah sendiri harus melibatkan masyarakat, kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bakal memberikan peringatan keras jika sedikit saja terjadi peningkatan kasus Covid-19.

Peringatan tersebut sebelumnya telah Jokowi sampaikan dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Senin (30/11/2020).

Baca juga: Satgas: Kami Paham Publik Mulai Lelah, tapi Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

"Kemarin saya sampaikan, saya memang kalau ada peningkatan sedikit saja berikan warning secara keras karena kita tidak mau keterusan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Melalui peringatan ini, Jokowi ingin daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 segera melakukan perbaikan. Jangan sampai, angka tersebut terus meningkat dan penyebaran virus semakin meluas.

"Dan di beberapa kota, kabupaten itu ada kenaikan. Itu segera dikejar dan dihentikan, jangan sampai terus menanjak ke atas. Dan juga 1, 2, 3 provinsi yang perlu diberikan perhatian," ujarnya.

Jokowi mengakui bahwa angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia masih melebihi rata-rata dunia yakni 3,1 persen. Di dunia, angka kematian akibat virus corona sebesar 2,32 persen.

Baca juga: WHO Perketat Pedoman Penggunaan Masker untuk Covid-19, Bagaimana Isinya?

Menurut Jokowi, hal ini masih perlu untuk terus diperbaiki.

Namun demikian, kabar baiknya, data per 30 November 2020 menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 83,6 persen.

Angka ini lebih baik dari rata-rata dunia yang mencatatkan angka kesembuhan sebesar 69,03 persen.

Besaran kasus aktif Covid-19 juga diklaim terus membaik. Pada bulan September, kasus aktif di Indonesia mencapai 16,69 persen.

Angka ini menurun pada bulan Oktober menjadi 14,26 persen. Sedangkan pada bulan November angka ini kembali turun menjadi 13,75 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Istana Bantah Wapres Ma'ruf Amin Tak Dilibatkan dalam Susun Aturan Investasi Miras

Nasional
Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Polri Akan Tindak Polisi di Sumut yang Tembakkan Pistol di Warung Tuak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X