Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

9 Bulan Pandemi Covid-19: 98,6 Persen Daerah Terjangkit dan Tes yang Tak Kunjung Sesuai Standar WHO

Kompas.com - 03/12/2020, 06:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan sembilan bulan tepat pada Rabu (2/12/2020).

Namun, sejak 2 Maret 2020 hingga Rabu, belum terlihat upaya pengendalian penularan virus corona yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil manis.

Ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang terpapar Covid-19. Bahkan, masih ada penambahan pasien lebih dari 6.000 orang dalam sehari. 

Itu dalam laporan 29 November 2020.

Sementara laporan terakhir, yaitu pada 2 Desember 2020, ada penambahan 5.533 kasus baru.

Baca juga: Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Penambahan itu menyebabkan total jumlah kasus Covid-19 di Indonesia selama sembilan bulan pandemi mencapai 549.508 orang.

Kemudian, diketahui ada penambahan 4.001 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi terinfeksi virus corona.

Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh kini mencapai 458.880 orang sejak awal pandemi.

Namun, pada periode 1-2 Desember 2020, masih ada 118 pasien Covid-19 yang tutup usia.

Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 17.199 orang tepat pada sembilan bulan pandemi.

3.907.273 Orang telah diperiksa

Sebanyak 5.533 kasus baru Covid-19 pada Rabu diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 58.245 spesimen dari 41.861 orang yang diambil sampelnya.

Baca juga: Satgas Ungkap Kendala Pengetesan Covid-19 di Indonesia

Sehingga, selama 9 bulan pandemi, pemerintah sudah memeriksa 5.805.224 spesimen dari 3.907.273 orang yang diambil sampelnya.

Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu Kali.

Laporan pemerintah pada Rabu juga mencatat kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 73.429 orang.

Mereka adalah pasien yang masih menjalani perawatan atau isolasi mandiri.

Selain kasus positif, diketahui ada 71.074 orang yang saat ini berstatus suspek terkait penularan Covid-19.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).DOK. Humas BNPB Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

98,5 persen daerah telah terdampak

Setelah mengumumkan rekor baru kasus harian, dengan penambahan 6.267 orang positif covid-19 dalam 24 jam terakhir pada 29 November, pemerintah mengumumkan bahwa tinggal 7 kabupaten/kota yang bebas Covid-19.

Ini artinya ada 507 atau setara dengan 98,6 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia yang tertular virus ini.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito pun menyatakan kekecewaannya.

"Saya sangat kecewa karena pada periode ini jumlah kabupaten/kota zona merah bertambah hampir dua kali lipat dibanding pekan sebelumnya. Selain itu jumlah daerah zona hijau pun semakin menipis," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Depok Tambah 1.190 Pasien Covid-19 Dalam 3 Pekan, RS Terisi 80 Persen

Berdasarkan data yang dihimpun Satgas hingga 29 November 2020 tercatat ada 50 kabupaten/kota berstatus zona merah atau berisiko tinggi.

Jumlah ini meningkat dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 28 kabupaten/kota berstatus zona merah.

Dari data yang sama, tercatat jumlah daerah berstatus zona hijau tak ada kasus sebanyak enam kabupaten/kota. Jumlah ini berkurang daripada sebelumnya di mana tercatat 10 kabupaten/kota berstatus zona hijau.

Kemudian, zona hijau tak terdampak Covid-19 juga mengalami penurunan dari 10 kabupaten/kota menjadi 9 kabupaten/kota.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com