Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Kompas.com - 27/11/2020, 16:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berharap pembinaan, pengembangan, serta perlindungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dibidangi perempuan lebih ditekankan.

Hal tersebut diharapkan menjadi implementasi atas kerja sama pemberdayaan ekonomi perempuan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Dalam kerja sama antara Kemenko PMK dengan NU dan Muhammadiyah, kami harapkan penekanannya lebih kepada upaya untuk membina, mengembangkan, dan melindungi UMKM khususnya perempuan," ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Roos Diana Iskandar saat memimpin Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Jejaring Organsisasi Masyarakat Sipil, dikutip dari situs resmi Kemenko PMK, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Roos mengatakan, upaya tersebut juga dilakukan sebagai salah satu perhatian pemerintah untuk tetap memperjuangkan hak kaum perempuan.

Sebab, kata dia, perempuan memiliki peranan di hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali UMKM.

Berdasarkan data, lebih dari 50 persen pelaku UMKM adalah perempuan.

Kontribusi UMKM perempuan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun mencapai 9,1 persen.

Namun, pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi termasuk UMKM.

Baca juga: Riset Google: Indonesia Negara dengan Perempuan Berwirausaha Terbanyak

Data Kementerian Ketenagakerjaan per 30 Agustus 2020 mencatat sebanyak 137.034 dari 386.877 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah perempuan.

Selain itu, sebanyak 1.155.630 pekerja dirumahkan dan 394.158 di antaranya perempuan.

Tak hanya itu, 92.215 dari 633.421 usaha informal, usaha kecil, mikro yang terdampak pandemi juga merupakan usaha milik perempuan.

"Perempuan memiliki peran di hampir semua sektor. Bahkan dalam tataran ekonomi, perempuan berperan signifikan terutama dalam UMKM," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Akan Perkuat Desain Keterwakilan Perempuan di Parlemen Lewat Perpres

Adanya kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah pun diharapkan nantinya dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Dengan demikian, kata dia, maka dibutuhkan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap para pelaku usaha perempuan agar mereka tetap bisa bertahan.

Adapun kerja sama tersebut menyusul nota kesepahaman sebelumnya yang ditandangani Menko PMK Muhadjir Effendy bersama pimpinan organisasi masyarakat sipil, termasuk NU dan Muhammadiyah pada 12 November 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com