Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Kompas.com - 27/11/2020, 16:13 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ketiga kiri) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) menunjukkan tersangka berikut barang bukti pada konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoWakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (ketiga kiri) didampingi Deputi Penindakan Karyoto (kiri) menunjukkan tersangka berikut barang bukti pada konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan bersih-bersih di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP).

Permintaan itu menyusul terjeratnya Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

"Meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP. Tidak hanya kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif," ujar peneliti DFW Indonesia, Muh Arifuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (27/11/2020).

Selain itu, ia juga mengingatkan Jokowi supaya hati-hati dalam memilih sosok pengganti Edhy Prabowo.

Baca juga: Mencuat Kasus Dugaan Suap Ekspor Benih Lobster, KKP Dinilai Lupakan Program Prioritas Lain

Hal itu dilakukan agar langkah Jokowi tidak salah menempatkan orang yang menjadi penerus Edhy Prabowo.

"Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan serta yang bisa bekerja cepat," kata Arif

Sementara itu, dengan masa jabatan singkat yang diemban Menteri KKP Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan, Arif mengingatkan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir.

“Pak Luhut sebaiknya fokus dan memastikan belanja KKP terserap untuk mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, jangan terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu," imbuh Arif.

Baca juga: KKP Dinilai Langgar Kesepakatan dengan Komisi IV soal Ekspor Benih Lobster

Edhy Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor bibit lobster senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS melalui PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

PT Aero Citra Kargo diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir bibit lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X