Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud: Indonesia Negara Islami, Bukan Negara Islam

Kompas.com - 26/11/2020, 17:34 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Indonesia bukan negara Islam kendati 87 persen penduduknya beragama Islam.

"Indonesia itu negara yang dihuni kaum muslimin terbesar dunia, hampir 87 persen penduduknya itu bergama Islam. Tapi indonesia itu bukan negara Islam, menurut saya indonesia itu adalah negara Islami. Bukan Islam, tapi Islami, beda," ujar Mahfud dalam diskusi buku 'Islam & Kebangsaan Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaran', Kamis (26/11/2020).

Menurut Mahfud, negara Islam pada dasarnya memiliki sebuah makna dengan konotasi formal.

Ia mencontohkan, sebuah negara Islam mempunyai sistem hukum yang diharuskan menganut ajaran-ajaran Islam. Begitu juga dengan aturan-aturan yang dijalankan di dalam sebuah negara Islam.

Baca juga: Mahfud: Hukum Kita Keadilan Retributif, tapi di Masyarakat Terasa Koruptif dan Manipulatif

Akan tetapi, posisi Indonesia tak menempatkan dirinya sebagai negara Islam meskipun dihuni penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Mahfud mengatakan, masyarakat Indonesia hidup sebagai sebuah bangsa dalam lintas primordialitas yang terdiri dari ragan perbedaan. Namun, ragam perbedaan itu tetap menjadi satu kesatuan.

Ragam perbedaan itu, misalnya, keberadaan 1.360 suku, enam agama resmi, 726 bahasa, hingga ratusan kepercayaan agama dan keyakinan lokal yang tersebar di 17.504 pulau di Tanah Air.

Mahfud mengatakan, ragam perbedaan itu bahkan sudah dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Menurut Mahfud, ragam perbedaan itu menjadi geopolitik Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

"Bukan berpedoman hidup melaksanakan agama, tapi berbangsa dan bernegara yang berada di tengah geopolitik bangsa-bangsa lain. Itulah kemudian kita punya Pancasila," terang dia.

Mahfud menambahkan, bahwa struktur kenegaraan yang dianut Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Misalnya, sistem demokrasi negara Indonesia. Di mana sistem demokrasi merupakan sistem yang juga dibenarkan dalam agama Islam.

"Demokrasinya, demokrasi perwakilan, sistem pemerintahannya presidensil, bentuk negaranya kesatuan. Mana coba yang bertentangan dengan Islam, enggak ada," tegas Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindaklanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindaklanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com