Mahfud: Hukum Kita Keadilan Retributif, tapi di Masyarakat Terasa Koruptif dan Manipulatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, hukum di Indonesia saat ini condong ke arah konsep keadilan retributif atau keadilan yang berkaitan dengan adanya kesalahan.

Menurut Mahfud, jalannya keadilan retributif ini merujuk pada penegakan hukum yang sesuai Undang-undang (UU).

"Sekarang ini kita lebih pada keadilan retributif, menegakkan hukum secara apa adanya. Pokoknya penegakan hukum sesuai dengan UU. Yang salah ditindak, yang benar dibebaskan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis saat memberikan sambutan virtual dalam Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum, Kamis (26/11/2020).

"Sehingga yang muncul kemudian di masyarakat adalah keadilan yang koruptif dan manipulatif. Hukum menjadi menghukum dan membebaskan orang sesukanya," sambung Mahfud.

Baca juga: Revisi KUHP Perlu Dikaji Ulang untuk Mendukung Keadilan Restoratif

Mahfud menuturkan, hukum harus memiliki hati nurani. Sebab, hukum bukan alat memenangkan persaingan, tetapi untuk mencapai kedamaian.

Ia pun menyinggung bahwa sistem hukum Indonesia saat ini mudah sekali memasukan orang ke penjara.

"Hukum sepatutnya menyelesaikan secara damai untuk hal-hal yang secara manusiawi, logis, dan rasa, tidak perlu dibawa ke pengadilan atau tidak perlu dihukum berat. Hukum juga harus memperhatikan nasib korban," kata Mahfud.

Dalam menciptakan harmoni di tengah kehidupan masyarakat, kata Mahfud, konsep restorative justice atau keadilan restoratif perlu diterapkan.

Baca juga: Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Menurut Mahfud, hukum dalam konsep keadilan restoratif bukan untuk menang atau menghukum orang, tetapi untuk membangun harmoni.

"Kita semua para penegak hukum harus mengambil roh keadilan restoratif. Kejahatan ditindak tegas, tapi akomodatif pada hal-hal ringan yang bisa diselesaikan secara baik," tegas Mahfud.

Di samping itu, Mahfud mengapresiasi Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung yang kini mulai menerapkan konsep keadilan restoratif.

Baca juga: Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Penerapan konsep keadilan restoratif tersebut terutama berkaitan kasus dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun dan denda dibawah Rp 2.500.000.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana mengatakan, penyelesaian kasus yang ditangani Kejaksaan Agung sejauh ini sudah banyak mengadopsi konsep keadilan restoratif.

"Kejaksaan telah melakukan penyelesaian kasus dengan Keadilan Restoratif sebanyak 107 kasus di seluruh Indonesia, bervariasi dari penganiayaan, pencurian dan perbuatan-perbuatan pidana lain yang dipandang layak diberikan keadilan restoratif," kata Fadil.