Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Kompas.com - 28/09/2020, 09:23 WIB
Mahfud MD saat ditemui di Keraton Yogyakarta Kompas.com/Wisang Seto PangaribowoMahfud MD saat ditemui di Keraton Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk terus membangun bangsa melalui dakwah. 

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemuda Muhammadiyah yang digelar secara virtual pada Minggu (27/9/2020).

"Mari membangun Indonesia, sebagai negara islami, bukan negara Islam agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu, jangan ekslusif," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Minggu (27/9/2020).

Baca juga: Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

Menurut Mahfud, Indonesia merupakan negara inklusif. Semua perbedaan primordial digabung menjadi satu kesatuan bangsa.

Karena itu, ia meminta Pemuda Muhammadiyah terus berdakwah di jalan tengah, tidak menjadi Islam yang ekstrem.

Mahfud juga mengingatkan Pemuda Muhammadiyah agar tidak bertengkar soal wadah organisasi dan perbedaan dengan organisasi-organisasi lain dalam berdakwah. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Menurut dia, Pemuda Muhammdiyah harus terus berjalan dengan membawa nilai-nilai Islam yang mengajak kebaikan kepada sesama anak bangsa.

"Muhammadiyah harus terus membawa nilai-nilai islami dan menyerukan kebaikan islam kepada seluruh masyarakat dalam bernegara. Karena itu adalah hakekat dakwah," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Pusako: Tuntutan Hukuman 11 Tahun Eks Mensos Juliari Jauh dari Minimal, Seharusnya Seumur Hidup

Nasional
Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Masyarakat Kembali Diimbau Waspadai Penipuan Mengatasnamakan KPK

Nasional
DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

DPR Minta Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 hingga ke Kampung dan Pedalaman

Nasional
Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Usulkan 4 Langkah untuk Tekan Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

TNI Diminta Benahi Cara Pandang Personel terhadap Rasialisme

Nasional
Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X