Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartu Prakerja Dipastikan Lanjut di 2021, Peserta Tahun Ini Tak Bisa Ikut Lagi

Kompas.com - 23/11/2020, 17:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan di tahun 2021. Mereka yang telah menjadi peserta di tahun 2020 dipastikan tak bisa lagi menerima program bantuan ini tahun depan.

Hal ini dimaksudkan agar penerima program Kartu Prakerja lebih merata.

"Pemerintah akan terus melanjutkan program Kartu Prakerja ini pada tahun 2021. Penerima program pada tahun 2020 tidak akan menjadi penerima pada tahun 2021 demi pemerataan kesempatan bagi seluruh angkatan kerja," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mewakili Menteri Airlangga Hartarto dalam diskusi yang ditayangkan YouTube Perekonomian RI, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Lolos Program Kartu Prakerja, Penyintas Covid-19: Itu Berkah Selama Karantina Mandiri...

Susi mengatakan, sejak diluncurkan 11 April 2020, pemerintah telah membuka 11 gelombang Kartu Prakerja. Hingga saat ini, total ada 5,9 juta orang yang telah menerima manfaat program ini.

Total, selama 7 bulan, ada 43 juta orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Namun, yang lolos verifikasi surel, nomor telepon, nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK) hanya 19 juta pendaftar.

Jumlah itu kemudian diseleksi dan didapati 5,9 juta orang yang dinyatakan berhak menjadi peserta Kartu Prakerja.

"Berarti hanya 1 dari 4 orang yang mendaftar mendapatkan kartu Prakerja karena dari 19 juta (yang lolos verifikasi), hanya mendapatkan 5,9 juta tadi (yang menjadi peserta). Sehingga yang belum mendapatkan program ini masih sangat banyak sekali," ujar Susi.

Baca juga: Tanpa Tender, Penentuan Mitra Kartu Prakerja Dijamin Tetap Transparan

Susi mengatakan, dari 5,9 juta penerima Kartu Prakerja, 87 persen berpendidikan SMA ke atas. Kemudian, 77 persen berusia antara 18 sampai 35 tahun.

Sebanyak 81 persen peserta mengaku belum pernah mengikuti pelatihan atau kursus, dan 88 persen mengatakan mereka tidak bekerja.

"Beberapa provinsi yang menerima program Kartu Prakerja penerima terbanyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Sedangkan yang paling sedikit adalah Papua Barat, Papua, Maluku Utara dan Kalimantan Utara," ujarnya.

Susi menambahkan, dari 5,9 juta peserta, baru 5,4 juta yang sudah membeli pelatihan daring yang disediakan Kartu Prakerja. Sementara, yang sudah menyelesaikan pelatihan baru 5,1 juta peserta.

 

Saat ini, tersedia 1.663 pelatihan daring dari 150 lembaga pelatihan. Pelatihan yang paling diminati secara berturut-turut yakni, penjualan dan pemasaran, gaya hidup, manajemen, makanan dan minuman, bahasa asing, keuangan, serta sosial dan perilaku.

Lantaran penerima progam Kartu Prakerja di tahun ini tak bisa kembali menjadi peserta di tahun depan, Susi mengimbau agar para penerima menggunakan saldo bantuan pelatihan semaksimal mungkin.

"Selain itu, saya mendorong bagi penerima yang belum menyelesaikan pelatihan yang pertama agar segera menyelesaikan pelatihannya. Karena apabila tidak diselesaikan sebelum tanggal 15 Desember 2020, maka insentif sebesar 2,4 juta rupiah tidak dapat diterima," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com