KPU Targetkan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara Selesai Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tengah melakukan harmonisasi terhadap Peraturan KPU (PKPU) terkait pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2020.

Rencananya, PKPU tersebut akan diselesaikan pada pekan depan.

"Jadi kami sudah melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, sekarang sedang proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin hari Senin depan sudah bisa di selesaikan," kata Arief di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Sebelumnya, Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU dan Bawaslu, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Rapat di DPR, KPU Bahas Perubahan 3 PKPU untuk Pilkada 2020

Agenda rapat membahas perubahan tiga PKPU untuk penyelenggaraan Pilkada 2020. Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia.

Tiga perubahan PKPU yang dibahas yaitu, pertama, PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Saat rapat di DPR, Arief Budiman mengatakan, ada perubahan formulir dalam Pilkada 2020. Tahapan dan tata cara penghitungan juga disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Di dalamnya ada beberapa pasal yang akan kami revisi atau kami ubah, terutama terkait dengan perubahan-perubahan formulir. Jadi penggunaan dan penamaan formulir itu kami sesuaikan," ujarnya.

Kedua, yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca juga: Formappi Nilai Aturan PKPU Pilkada Tak Tegas, Pemerintah Bisa Keluarkan Perppu

Selanjutnya yaitu terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pilkada dengan Satu Pasangan Calon.

"Karena ada beberapa perubahan di PKPU pemungutan dan pengitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka PKPU tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu juga akan mengikuti perubahan yang terjadi di dua PKPU sbeelumnya," ucap dia.