Formappi Nilai Aturan PKPU Pilkada Tak Tegas, Pemerintah Bisa Keluarkan Perppu

Kompas.com - 03/10/2020, 11:12 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, aturan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi tidak sepenuhnya mampu melindungi keselamatan masyarakat.

Menurut dia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tidak begitu kuat untuk memberikan sanksi tegas bagi peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

"Aturan-aturan yang dibuat saya kira tanggung ya, PKPU Nomor 13/2020 itu memang sudah menyediakan sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada, tapi kemudian sanksi-sanksi itu sebegitu ringannya," kata Lucius dalam diskusi daring Populi Center dan Smart FM, Sabtu (3/10/2020).

Baca juga: KPU Klaim PKPU 13/2020 Cukup Tegas Atur Protokol Kesehatan pada Pilkada

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 memang menjadi pegangan penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam menangani pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 88 A PKPU Nomor 13/2020 menyebutkan, jika ada yang melanggar kewajiban protokol kesehatan, Bawaslu dapat memberi peringatan tertulis.

Apabila sudah diperingatkan tertulis, tetapi protokol kesehatan tetap tak dijalankan, Bawaslu bisa menyampaikan rekomendasi ke kepolisian. Rekomendasi berisi permintaan agar pelanggar diberi sanksi sesuai perundang-undangan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lucius berpendapat, pada kenyataannya koordinasi antara penyelenggara pemilu dan kepolisian tidak berjalan dengan baik.

Baca juga: Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Dia khawatir pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 akan terus terjadi.

"Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dengan kepolisian juga tidak sebegitu kuat diatur dalam peraturan sehingga dalam praktek di lapangan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu menjadi sesuatu yang lumrah dan akan terus terjadi dalam proses-proses selanjutnya," ujarnya.

Karena itu, dia mendorong agar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu Pilkada.

Dengan demikian, penerapan protokol kesehatan dan sanksi-sanksi bagi para pelanggar memiliki payung hukum yang kokoh.

"Saya kira membuat DPR, KPU, pemerintah harus memikirkan lagi bagaimana memastikan kemudian antisipasi terhadap proses pelanggaran yang terjadi itu diberikan sanksi yang tegas dan itu harus diatur dalam peraturan yang cukup kuat, misalnya perppu," kata Lucius.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Nasional
JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Kembali Tembus 9.000-an, Positivity Rate 20,41 Persen

Nasional
Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Varian Corona Asal India di Kudus, Lonjakan Kasus, dan Strategi Pemerintah

Nasional
Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado?

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan 'Underestimate' dan 'Overconfidence'

Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes Minta Publik Jangan "Underestimate" dan "Overconfidence"

Nasional
Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Antisipasi Mafia Alutsista, Prabowo Akan Negosiasi Langsung dengan Produsen

Nasional
Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X