Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Distribusi Vaksin Tidak Mudah, Tak Seperti Barang Lain

Kompas.com - 18/11/2020, 10:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memprediksi, proses vaksinasi terkait Covid-19 baru bisa dimulai pada akhir 2020 atau awal 2021.

Meski diperkirakan tiba pada November atau Desember tahun ini, menurut Jokowi, vaksin tak bisa langsung disuntikkan. Perlu proses distribusi yang membutuhkan waktu tidak sebentar.

"Memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan. Kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air," kata Jokowi saat berkunjung ke Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, dipantau melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Soal Kapan Vaksin Covid-19 Tersedia, Terawan: Kami Wait and See

Jokowi menyebutkan, proses distribusi vaksin tidaklah mudah. Pendistribusian vaksin tak seperti proses distribusi barang-barang lainnya karena harus melalui prosedur tertentu.

"Ini yang tidak mudah, mendistribusikan vaksin itu tidak mudah. Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain," ujarnya.

Dalam proses distribusi vaksin, diperlukan derajat kedinginan tertentu (cold chain). Hal ini penting untuk mencegah kerusakan vaksin.

Selain itu, jika vaksin diproduksi perusahaan yang berbeda, model distribusinya tak sama.

"Inilah yang apa terus kita siapkan agar nanti ke daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, vaksin yang nantinya dipakai di Indonesia wajib masuk daftar Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Moderna dan Pfizer-BioNtech, Mana Lebih Unggul?

Setibanya di Indonesia, vaksin harus menempuh prosedur otorisasi penggunaan darurat atau emergency use authorization di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selama lebih kurang tiga minggu. Setelahnya, vaksin dapat didistribusikan dan digunakan secara massal.

"Kaidah-kaidah scientific, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com