Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kapan Vaksin Covid-19 Tersedia, Terawan: Kami "Wait and See"

Kompas.com - 17/11/2020, 19:46 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto belum dapat memastikan kapan vaksin Covid-19 tersedia dan bisa didistribusikan untuk masyarakat.

Menurut Terawan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu kedatangan vaksin setelah seluruh tahap uji klinis selesai.

"Kalau ada kami informasikan dan pimpinan negara pasti akan memberitahukan. Kami memang dalam posisi wait and see kapan datangnya," kata Terawan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020).

Baca juga: Jokowi Pastikan Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia Akhir November

Ia mengatakan, jika vaksin sudah tersedia, pemerintah segera memberitahukan kepada DPR.

Terawan mengatakan, BPOM masih terus melakukan pemantauan terhadap pengadaan produksi vaksin Covid-19 yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi dalam negeri.

Kandidat vaksin Covid-19 yang akan dipesan pemerintah, di antaranya Sinovac dan G42/Sinopharm dari China.

"Green light (izin) bendera itu Badan POM sebagai otoritas yang punya wewenang untuk itu. Kemenkes berjuang agar berjalan lancar," ucap dia.

Terawan berharap, vaksin Covid-19 tersedia secepatnya pada akhir tahun ini. Namun, dia menegaskan, soal keamanan vaksin tetap menjadi prioritas.

"Kami doanya makin cepat makin baik, tapi harus juga aman," ujar dia. 

Kendati demikian, Kemenkes telah menyiapkan berbagai hal terkait pendistribusian vaksin Covid-19.

Baca juga: Menkes: Sasaran Vaksin Covid-19 untuk 107 Juta Orang, 70 Persen Penerima Mandiri

Beberapa hal yang disiapkan Kemenkes, di antaranya peraturan pemberian vaksin, tenaga kesehatan sebagai vaksinator, jaringan fasyankes, dan sistem monitoring evaluasi pelaksanaan vaksin.

"Sebagai tanggung jawab saya, saya siapkan sarana dan prasarana peralatan untuk supaya kapan diberikan green light oleh BPOM supaya kita bisa laksanakan (distribusi vaksin)," kata Terawan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan vaksin akan tiba di Indonesia pada akhir November 2020.

Namun, dia menyebut pemberian vaksin harus dilakukan secara hati-hati sehingga tidak bisa langsung didistribusikan ke masyarakat.

"Vaksin datang itu kurang lebih nanti di akhir November. Tetap kita hati-hati, tetap harus melewati tahapan-tahapan di BPOM. Jumlahnya saya tidak berbicara. Setelah datang harus melalui lagi tahapan di BPOM Waktunya kurang lebih tiga pekan hingga sebulan," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Rosi dengan Presiden RI di Kompas TV, Senin (16/11/2020).

Baca juga: WHO: Vaksin Corona Tidak Bisa Langsung Hentikan Pandemi

Jokowi pun memperkirakan vaksin Covid-19 siap disuntikkan kepada masyarakat sekitar akhir 2020 atau awal 2021.

Namun, dia tidak menyebut secara spesifik merek vaksin yang akan tiba di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com