Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrasi RI Dinilai Sedang Dikepung Masalah, Ketidakpastian Ekonomi hingga Pandemi

Kompas.com - 17/11/2020, 13:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Sosio-Politik Fachry Ali menilai, saat ini demokrasi di Indonesia tengah dikepung banyak persoalan.

Hal tersebut ia utarakan ketika menjadi narasumber dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk "Nasib Demokrasi di Masa Pandemi" Selasa (17/11/2020).

Sejumlah persoalan itu, kata Fachry, di antaranya ketidakpastian ekonomi, kekuasaan politik, hingga UU Cipta Kerja yang ditentang masyarakat di tengah situasi pandemi.

Baca juga: Peneliti LP3ES: Kemunduran Demokrasi Lebih Parah pada Periode Kedua Jokowi

Soal ketidakpastian ekonomi, kata dia, hal ini terjadi karena Indonesia sedang berada dalam masa resesi akibat Covid-19.

"Walaupun Indonesia harus kita puji karena relatif lebih terlambat masuk ke dalam resesi," kata Fachry.

Selain itu, soal kekuasaan politik, ia menyebut bahwa Indonesia kini tengah dikepung dengan beragam kekuasaan yang dibagi-bagi.

Jelasnya, struktur kekuasaan di Indonesia sudah terlanjur bersifat horizontal.

"Horizontalnya di mana sifatnya? Pertama Presiden, walaupun dia Kepala Negara, dia tidak bisa melaksanakan keputusan-keputusan yang efektif kecuali harus berkompromi atau bekerja sama dengan kekuatan di luar domain kekuasaan dia," jelasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, yang menyebabkan Presiden Jokowi meminta pendapat untuk melaksanakan tugasnya kepada para petinggi partai politik.

Selain itu, ditambah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dipertentangkan di masyarakat, semakin menambah kepungan masalah bagi demokrasi.

Padahal, ujarnya, UU Cipta Kerja tersebut dianggap pemerintah mampu memulihkan ekonomi nasional.

"Pertentangan itu dilakukan di tengah pandemi yang menghalangi aktivitas ekonomi," terangnya.

Baca juga: Cendekiawan Muslim: Demokrasi Dinilai Kurang Efektif Genjot Investasi dan Tangani Pandemi

Lanjut dia, hal itulah yang tengah terjadi dan harus dihadapi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, ia mengusulkan kepada LP3ES untuk bisa memberikan solusi terhadap ragam kepungan ini.

Ia berharap LP3ES bisa memberikan solusi bagi masalah-masalah yang tengah dihadapi Indonesia mulai dari ekonomi yang mengalami stagnasi, hingga struktur politik yang masih bersifat konservatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com