Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Harap Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih Saat Pilkada

Kompas.com - 09/11/2020, 14:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berharap, partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tetap menunjukkan angka positif, sekali pun saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.

"Harapan kami partisipasi Pilkada di tahun 2020 harapannya semakin tahun semakin naik. Mudah-mudahan dengan adanya Covid tidak ada pengaruhnya mudah-mudahan," kata Hudori dalam sebuah diskusi daring, Senin (9/11/2020).

Hudori mengungkap, tingkat partisipasi pemilih memang kerap berubah-ubah pada setiap gelaran Pilkada. Saat Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Pada Pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih naik menjadi 74,5 persen. Angka tersebut menurun menjadi 73,24 persen pada Pilkada 2018.

Baca juga: Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Di pilkada tahun ini, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, kata Hudori, dibutuhkan sosialisasi yang masif.

"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen. Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan," kata dia.

Hudori menyebut, Pilkada 2020 justru seharusnya menjadi momentum untuk adu gagasan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Diharapkan, gelaran ini dapat menjadi pemantik kebangkitan ekonomi.

"Harapannya di satu sisi kita bagaimana menggenjot dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain bagaimana ini ekonomi kemudian bangkit," ujar Hudori.

Kendati demikian, Hudori mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat pilkada disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diharapkan, pilkada di tengah pandemi tak menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

Baca juga: Ini 15 Hal Baru di TPS Saat Pelaksanaan Pilkada 2020

"Kita harus buktikan mudah-mudahan tanggal 9 (Desember) itu tidak ada klaster baru di Pilkada dan mudah-mudahan kalau kita jamin terus seperti ini saya kira dan harapan saya, saya optimis mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com