Tanggapi Masyumi Reborn, Yusril Singgung Hak Politik hingga Kegagalan di Pemilu 1999

Kompas.com - 09/11/2020, 14:01 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Hotel Santika, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019). KOMPAS.com/ DEAN PAHREVIKetua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di Hotel Santika, Kota Bekasi, Rabu (30/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra menghormati deklarasi Masyumi Reborn yang dilakukan Cholil Ridwan pada 7 November 2020.

Murid pendiri Masyumi Muhammad Natsir itu mengatakan, setiap orang berhak menggunakan hak politiknya untuk mendirikan partai.

Hanya, ia mengingatkan mendirikan sekaligus membesarkan partai tidak mudah.

"Mendeklarasikan berdirinya partai memang mudah. Tetapi mengelola, membina dan membesarkan partai tidaklah mudah. Orientasi politik rakyat kita sudah banyak berubah. Rakyat tidak lagi terbelah pada perbedaan ideologi yang tajam seperti tahun 1945-1960," kata Yusril lewat pesan singkat, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Pengamat Khawatirkan Masyumi Reborn Hanya Jadi Sebatas LSM Jika...

Ia menambahkan deklarasi partai yang menggunakan nama Masyumi sudah pernah dilakukan pada tahun 1999.

Nama Masyumi digunakan pada sebuah partai baru dan mengikuti Pemilu 1999. Begitu juga nama Masyumi Baru pernah digunakan dan juga mengikuti Pemilu 1999.

"Hasilnya tidak begitu menggembirakan. Sekarang kedua partai itu, baik Masyumi maupun Masyumi Baru, mungkin masih berdiri sebagai partai politik berbadan hukum yang sah dan terdaftar di Kemenkumham. Tetapi dalam beberapa kali Pemilu terakhir sudah tidak aktif lagi," lanjut Yusril.

Sebagai murid Natsir, ia pun mendirikan partai baru di era reformasi tapi tak menggunakan nama Masyumi.

Yusril memilih mendirikan partai yang tak mengandung nama Masyumi karena menurut dia zaman telah berubah.

Baca juga: Masyumi Reborn Dinilai Harus Cari Tokoh untuk Jadi Simbol Raih Suara

Ia mengakui PBB adalah partai baru yang menimba inspirasi dari Partai Masyumi. Namun, ia menolak untuk menggunakan nama Masyumi karena situasi politik reformasi sangat berbeda dengan tahun 1945-1960 ketika Masyumi ada.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X