Wapres Harap Ekonomi Syariah Bantu Dampak Ekonomi akibat Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap ekonomi dan keuangan syariah bisa membantu menanggulangi dampak ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Apalagi, saat ini Indonesia telah dinyatakan resmi resesi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Hal itu menjadi tantangan tersendiri sejauh mana ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam penanggulangan dampak kontraksi ekonomi tersebut," ujar Ma'ruf saat membuka Ijtima' Sanawi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 2020 secara virtual, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Lagi, Jokowi Ingatkan Keseimbangan Penanganan Covid-19, Antara Kesehatan dan Ekonomi

Menurut Ma'ruf, secara konsepsi, seharusnya ekonomi syariah di Tanah Air dapat berperan lebih besar dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi.

Apalagi, prinsip ekonomi syariah antara lain terciptanya pelayanan sosial bagi setiap umat.

"Prinsip tersebut memberikan panduan bahwa aktivitas ekonomi syariah seharusnya diorientasikan pada terciptanya pelayanan sosial yang bisa meringankan beban kaum yang lemah secara ekonomi," kata dia.

Dikutip dari Kompas TV, BPS secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia mengalami resesi.

Baca juga: Indonesia Resmi Resesi, Ini yang Perlu Kita Tahu soal Resesi dan Dampaknya

Pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi Indonesia -3,49 persen (year on year/yoy/ tahunan).

Jumlah tersebut menyusul pertumbuhan yang juga negatif di kuartal dua, tepatnya -5,32 persen.

Atas dasar pertumbuhan dua kuartal berturut-turut yang negatif tersebut, menjadi sah sebuah negara disebut mengalami resesi.

Realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal tiga yang dirilis BPS, lebih buruk dari estimasi Presiden Joko Widodo di level -3 persen dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di level -2,9 persen.

Namun, secara kuartalan, ekonomi sudah mulai tumbuh sebesar 5,05 persen dan secara kumulatif masih terkontraksi -2,03 persen.

“Dibandingkan kuartal II 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut membaik. Pasalnya, pada kuartal II lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Anggaran Besar untuk Covid-19 Dinilai Tidak Menurunkan Angka Kasus

Berdasarkan PDB kuartal III, ekonomi Indonesia atas dasar harga berlaku adalah Rp 3,8 triliun.

Sementara itu, berdasarkan harga dasar konstan dengan tahun dasar 2010 adalah Rp 2.7 triliun.

Menurut pengeluaran secara tahunan, semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam.

Selama ini, tulang punggung pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga.