Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: 57 Persen Responden Berharap Menkes Terawan Dicopot dari Kabinet

Kompas.com - 28/10/2020, 17:41 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja pemerintah menunjukkan, sebanyak 57 persen responden berharap Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Kemudian, 55 persen responden berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate segera dicopot dari Kabinet Indonesia Maju dan 47 persen responden memilih Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Kemudian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (44 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (40 persen), dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (37 persen).

"Ada dua nama yang menurut saya konsisten, yaitu Terawan Agus Putranto dan juga Yasonna Laoly," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Survei IPO: 60 Persen Responden Ingin Jokowi Segera Rombak Kabinet

Secara umum, mayoritas responden menginginkan Presiden Joko Widodo segera merombak kabinet.

Berdasarkan survei tentang wacana reshuffle, sebanyak 60 persen responden setuju dan hanya 22 persen yang menyatakan tidak setuju.

"Wacana reshuffle masih kuat," ujar Dedi.

Baca juga: Survei IPO: 51 Persen Responden Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Dedi menuturkan, IPO kemudian juga menanyakan soal tokoh potensial pengganti menteri-menteri yang di-reshuffle.

Beberapa nama yang muncul yaitu, Susi Pudjiastuti (40,1 persen), Arief Yahya (35,7 persen), Dahlan Iskan (32,3 persen), Ignasius Jonan (26,6 persen), dan Sandiaga Uno (23,9 persen).

"Bu Susi adalah tokoh yang diharapkan untuk kembali masuk. Dilanjutkan Pak Arief Yahya, Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Survei dilakukan pada 12-23 Oktober 2020 dengan metode purposive sampling terhadap 170 orang opinion leader dan multistage random sampling terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia. Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan margin of error 2,9 persen.

Pelaksanaan survei diklaim IPO dilakukan dengan pembiayaan mandiri.

IPO belum tergabung dalam perhimpunan lembaga survei atau lembaga riset, misalnya Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Saat ini, sebagai lembaga IPO sudah berusia sekitar tiga tahun.

IPO juga menyatakan sudah memenuhi syarat jika ingin mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, untuk menjadi lembaga yang melakukan hitung cepat.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com