Survei Litbang Kompas: Setahun Jokowi-Ma’ruf, Tingkat Kepuasan Penegakan Hukum Terendah

Kompas.com - 20/10/2020, 14:25 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Sidang kabinet paripurna itu merupakan sidang perdana yang diikuti menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari setengah responden atau sebesar 54,4 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum selama setahun terakhir.

Hal itu merupakan hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Masih di bidang yang sama, sebanyak 10,2 persen responden mengaku sangat tidak puas.

Selanjutnya, 30,2 persen responden mengaku puas, 2,1 persen merasa sangat puas, dan sisanya sebesar 3,1 persen mengaku tidak tahu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 46,3 Persen Tak Puas, 39,7 Persen Puas

Sementara, tingkat kepuasan tertinggi berada pada kinerja Jokowi-Ma’ruf di bidang kesejahteraan sosial.

Di bidang tersebut, sebanyak 48,8 persen responden merasa puas dan 3,4 persen bahkan mengaku sangat puas.

Akan tetapi, masih ada 41 persen responden yang merasa tidak puas dan 5,5 persen yang merasa sangat tidak puas dengan kinerja di bidang kesejahteraan sosial.

Sebanyak 1,3 persen responden lainnya mengaku tidak tahu.

Kemudian, di bidang politik dan keamanan, 2,1 persen responden merasa sangat puas, 42 persen merasa puas, 46,7 persen merasa tidak puas, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan sisanya mengaku tidak tahu.

Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Maruf Amin, Pukat UGM Beri Rapor Merah

Terakhir, di bidang perekonomian, responden yang puas sebanyak 40,3 persen dan 2,3 persen responden merasa sangat puas.

Responden yang merasa tidak puas di bidang perekonomian memiliki persentase 49,7 persen. Sebanyak 6,2 persen responden mengaku sangat tidak puas dan sisanya menjawab tidak tahu.

Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 529 responden yang berusia minimal 17 tahun di 80 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan nirpencuplikan atau margin of error sekitar 4,3 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Lebih dari 61 Persen Responden Yakin Pemerintah Bisa Selesaikan Isu Kesehatan-Ekonomi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Kemendagri Imbau Pemda Kurangi Pengadaan Rapid Test Antibodi

Nasional
Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Selain Bisa Pakai Bahasa Asing, Ini Prinsip Penamaan Pulau, Laut, Gunung, dan Rupabumi Lain

Nasional
Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Calon Kapolri Ingin Ciptakan Kesetaraan Layanan Kesehatan Bagi Personel Polri di Daerah Terpencil

Nasional
'Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan'

"Kita yang Menderita Terpaksa Mengungsi, Eh Kita Juga Keliling Cari Bantuan"

Nasional
Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Anggota DPR: Paparan Listyo Sigit Seolah Ingin Merevolusi Polri

Nasional
Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Komjen Listyo Sigit Sebut Akan Tindak Lanjuti Rekomendasi Komnas HAM soal Penembakan FPI

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Calon Kapolri Listyo Sigit: Penegakan Hukum Harus Memenuhi Rasa Keadilan

Nasional
PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

PP 3/2021 Diteken Jokowi, Warga Bisa Jadi Komponen Cadangan Perkuat TNI

Nasional
DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

DVI RS Polri Serahkan 27 Jenazah Korban Pesawat SJ 182 ke Pihak Keluarga

Nasional
Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Bakal Tambah Jabatan untuk Tampung Jajarannya

Nasional
Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Anies Serahkan Koordinasi Penanganan Covid-19 ke Pusat, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Presiden Jokowi Terbitkan PP yang Bolehkan Nama Pulau, Gunung, dan Laut Pakai Bahasa Daerah dan Asing

Nasional
RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

RI Rawan Bencana, Revisi UU Penanggulangan Bencana Dibahas DPR-Pemerintah

Nasional
Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Calon Kapolri Listyo Sigit Bakal Buka Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas Jadi ASN Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X