Survei IPO: 51 Persen Responden Tidak Puas dengan Kinerja Jokowi

Kompas.com - 28/10/2020, 16:12 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020). ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (tengah, bermasker biru) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin (membelakangi kamera) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) sebelum memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terkini tentang kinerja pemerintah dan peluang reshuffle kabinet.

Berdasarkan survei, lebih banyak responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, memaparkan sebanyak 51 persen responden tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sementara, 49 persen mengaku puas.

Kemudian, sebanyak 67 persen tidak puas dengan kinerja Ma'ruf. Hanya 33 persen yang menyatakan puas.

Baca juga: Survei Litbang Kompas Setahun Jokowi-Maruf: 52,5 Persen Tak Puas, 45,2 Persen Puas

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf itu meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

"Kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disorot oleh publik. Pak Jokowi itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini, terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Selain itu, IPO menanyakan soal kepercayaan publik terhadap kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Survei Tunjukkan Kualitas Demokrasi Indonesia Menurun, Pemerintah Diminta Evaluasi

Dilihat dari sisi kinerja ketokohan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menempat posisi teratas dengan tingkat kepuasan kinerja sebesar 61 persen.

Disusul Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 57 persen, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian 49 persen, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi 43 persen.

Faktor persepsi kepuasan terhadap para menteri ini berdasarkan kebijakan (51 persen), program sosial (19 persen), koordinasti antarlembaga (15 persen), dan transparansi (5 persen).

"Dari sisi persentase sebetulnya menurun. Artinya, lebih banyak publik yang merasa optimisme terhadap pemerintah itu menurun, sisi kepercayaan publik menurun. Tetapi dari sisi orang-perorang banyak tokoh-tokoh yang kemudian naik," tutur Dedi.

Baca juga: Ini Hasil Survei Litbang Kompas Terkait Isu Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X