Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPO: Publik Anggap Kinerja Pemerintah di Bidang Pemberantasan Korupsi dan Penegakan HAM Menurun

Kompas.com - 10/02/2020, 13:40 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, kinerja pemerintah di bidang pemberantasan korupsi dianggap mengalami penurunan.

Hal itu merujuk pada survei persepsi publik terhadap 100 hari masa kerja kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Berdasarkan kategori penilaian kinerja nasional, pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Hal itu didukung suara 24 persen responden," ujar Dedi ketika dikonfirmasi Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Nilai Kinerja 3 Kementerian Koordinator Ini Buruk

Di sisi lain, kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dan HAM juga dianggap menurun dengan persentase 19 persen dari total responden.

Berdasarkan survei IPO, persepsi atas Komitmen pemerintah pada dua bidang tersebut juga sejalan dengan persepsi publik atas kinerja kementerian yang mengampu persoalan itu, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sebanyak 25 persen responden menilai kinerja Kemenkumham buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kinerja kabinet Indonesia Maju.

Kemenkumham menempati peringkat kedua setelah Kementerian Agama dengan persentase 27,5 persen.

Baca juga: Survei IPO, Ini Dua Menteri Jokowi dengan Kinerja Terburuk dan Kerap Bikin Gaduh

Dedi menjelaskan, proses pengambilan jawaban publik pada kategori penilaian kinerja menggunakan pertanyaan terbuka.

Hal ini bertujuan untuk tidak membatasi jawaban publik.

"Kemudian yang dipublikasikan (oleh IPO) adalah jawaban terbanyak. Misalnya, apa yang publik anggap menurun dari kinerja pemerintah? Kemudian dijawab A, B, C (jawaban responden)," tutur Dedi.

Baca juga: Survei IPO: Masyarakat Ingin Menteri-menteri Jokowi Ini Diganti

 

Dedi mengatakan, penilaian publik soal dua bidang tersebut relevan dengan data mengenai tingkat kepercayaan terhadap institusi, yakni Kemenkumham yang juga menurun.

Selain itu, menurut dia, publik percaya ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemilihan Komisioner KPK yang dianggap kontroversial.

"Salah satunya (mengembalikan kepercayaan publik) dengan memberi keleluasaan KPK bekerja, juga mengganti Menkumham dengan tokoh baru yang bukan berasal dari parpol, " tambah Dedi.

Survei IPO digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020.

Survei ini menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.

IPO sendiri adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi dan isu gender sejak 2017 lalu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com