Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Ma'ruf Amin Hanya 33 Persen

Kompas.com - 28/10/2020, 17:19 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terkini Indonesia Political Opinion (IPO) tentang kinerja pemerintah memperlihatkan, kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin terbilang rendah.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hanya 33 persen responden yang puas dengan kinerja Ma'ruf. Sementara itu, 67 persen menyatakan tidak puas.

Baca juga: Isi Libur Cuti Bersama, Maruf Amin Jalan Santai di Ancol

Menurut Dedi, hal ini berkaitan peran Ma'ruf yang tidak tampak signifikan selama satu tahun menjabat.

"Terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal yang sifatnya mengemuka di publik. Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Hal yang sama terlihat dalam kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Mayoritas responden, sebanyak 51 persen merasa tidak puas. Hanya 49 persen yang menyatakan puas.

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf itu meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

"Kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disorot oleh publik. Pak Jokowi itu dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini, terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan," ucap Dedi.

Selain itu, IPO mengukur tingkat kepuasan kinerja pemerintah di beberapa sektor. Berikut ini hasil survei IPO secara rinci.

Sektor Ekonomi

Buruk: 51 persen

Baik: 39 persen

Sangat buruk: 6 persen

Sangat baik: 4 persen

Baca juga: Survei IPR: Kepuasan terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-Maruf di Bawah 50 Persen

Sektor Penegakan Hukum

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com