Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Kompas.com - 22/10/2020, 15:18 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengatakan, sejatinya UU Cipta Kerja dibuat dalam rangka menjemput kemajuan bangsa.

Berdasarkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, ia mengatakan, UU Cipta Kerja akan membuka hambatan investasi dan melahirkan kemudahan berusaha.

"Omnibus law itu memang diarahkan berbicara soal kemajuan dan debirokratisasi. Karena UU ini diharapkan membuka pori-pori birokrasi yang sudah sekian lama menghambat, menelantarkan proses perizinan, proses lahirnya entrepreneurship," ujar Budiman dalam diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Di lain sisi, ia memahami gelombang penolakan masyarakat yang begitu besar terhadap UU Cipta Kerja.

Budiman sendiri mengaku mengkritisi sejumlah hal dalam UU Cipta Kerja, seperti soal ketenagakerjaan dan lingkungan.

"Ada beberapa hal yang saya enggak setuju juga, saya kritik juga ke partai saya, terutama sektor ketenagakerjaan dan lingkungan," katanya.

Menurutnya, penolakan keras terhadap UU Cipta Kerja ini salah satunya disebabkan karena fraksi-fraksi di DPR tidak dapat mengkomunikasikan isi UU tersebut dengan baik kepada publik.

Baca juga: Kominfo: UU Cipta Kerja Bikin Tarif Internet di Indonesia Makin Murah

Budiman berpendapat, DPR sibuk mengampanyekan peningkatan investasi dengan adanya UU Cipta Kerja.

Sementara, kata-kata "investasi" itu sendiri memiliki kesan negatif di masyarakat.

Dia mengatakan, semestinya DPR dapat menyampaikan hal-hal yang relevan dengan masyarakat, seperti soal kemudahan dan pemberdayaan BUM Desa, koperasi, serta UMKM.

"Saya tidak terlalu yakin sebagian DPR bisa memahami ini, sehingga bisa gagal membangun komunikasi dengan civil society," tutur Budiman.

"Padahal mereka butuh jaminan omnibus law tidak menyengsengsarakan mereka, yang sebenarnya ada beberapa yang bisa dijawab oleh DPR, tapi tidak dijawab dengan argumen yang utuh dan relevan. Bukan hanya sekadar kita butuh investasi-investasi," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com