Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandu Riono Protes Pemerintah Tak Libatkan Ahli Kesehatan dalam Pembelian Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/10/2020, 11:32 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono protes karena pemerintah tidak melibatkan ahli kesehatan pembelian vaksin dari tiga perusahaan di luar negeri.

"Kenapa pemerintah tak pernah diskusikan dengan tim ahli (kesehatan)? (Seharusnya) diskusikan terbuka dengan dunia kesehatan. Ini tiba-tiba diputuskan sepihak," ujar Pandu kepada Kompas.com, Rabu (14/10/2020).

Pandu pun mempertanyakan dari mana pemerintah mendapatkan informasi soal vaksin dari perusahaan luar negeri tersebut.

"Mereka andalkan informasi dari mana?" ujar Pandu.

Baca juga: Epidemiolog: Yang Dibeli Pemerintah Baru Bakal Vaksin Covid-19, Belum Tentu Aman dan Efektif

Pasalnya, hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum memberi lampu hijau kepada satupun kandidat vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia.

Jadi, Pandu berkesimpulan bahwa pemerintah tak mengandalkan informasi dari WHO.

"Apakah informasi dari produsen? Ya bisa saja mereka kan jual produk. Jadi saran saya semua harus dibicarakan terbuka dengan masyarakat Indonesia. Minimal ahli kesehatan," papar Pandu.

Untuk vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri sendiri, hingga saat ini belum dinyatakan siap.

Baca juga: Vaksin Corona, Ahli: Memberikan Harapan Itu Penting, tapi Tidak Harapan Palsu

Tiga vaksin yang akan diimpor pemerintah masih dalam tahap uji klinis fase 3. Artinya belum ada jaminan bahwa vaksin itu akan lolos uji klinis fase 3 dan aman bagi masyarakat.

"Ya kita kan enggak tahu dampaknya seperti apa. Apakah kita membeli kucing dalam karung? Kan enggak jelas," ujar dia.

Oleh sebab itu, Pandu menegaskan, masyarakat, khususnya ahli kesehatan mempunyai hak untuk diajak bicara dalam pengambilan keputusan pembelian vaksin.

"Ini kan yang disuntik kepada masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat tak diajak, diputuskan sepihak itu kan enggak benar," ujar dia.

Baca juga: Banyak Warga Digigit Hewan Rabies, Pemkot Padang Bagikan Vaksin Gratis

"Apalagi kita kan spent money untuk itu. Itu kan uang publik," sambung Pandu.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen.

Ketiga perusahaan tersebut telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November mendatang. Ketiga produsen itu yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com