Pelaksanaan Pilkada Malah Mampu Turunkan Status Covid Suatu Daerah

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Letnan jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo mengaku menemui beberapa fenomena unik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di berbagai daerah.

“Fenomena tersebut misalnya, berdasarkan zonasi, daerah yang ada pilkada, mengalami penurunan kasus zona merah. Sedangkan yang tidak ada pilkada justru meningkat,” tuturnya.

Hal itu ia sampaikan dalam talkshow bertajuk Media Bertanya Doni Menjawab, Jumat (9/10/2020).

Meski demikian, Doni menilai, fenomena tersebut bukan semata – mata menjadi penyebab turunnya kasus Covid-19 di daerah Pilkada.

Baca juga: Haedar Nashir: Kalau Setelah Pilkada Covid-19 Tak Terkendali, Mudah-mudahan Ada yang Tanggung Jawab

Doni mencontohkan di Sulawesi Utara (Sulut) yang tujuh kabupaten atau kotanya melaksanakan pilkada.

Sebelum pilkada, Sulut merupakan provinsi dengan daerah zona merah atau risiko penularan Covid-19 tinggi.

Namun setelah pelaksanaan pilkada berubah menjadi zona oranye atau risiko penularannya sedang.

“Zona oranye Sulut dari dua belas menjadi delapan kota atau kabupaten sedangkan zona kuning atau risiko Covid-19 rendah dari tiga menjadi menjadi kabupaten atau kota,” jelasnya.

Di sisi lain, Doni mengatakan, Aceh yang tidak ada Pilkada, justru angka positif Covid-19 nya meningkat.

Menurut Doni, hal itu menunjukkan, fenomena pilkada di tengah Covid-19 sangat dipengaruhi faktor disiplin.

Baca juga: Opsi Penundaan Pilkada Perlu Didukung Data Penanganan Covid-19 di Daerah

“Artinya, ada atau tidak ada pilkada, asal masyarakatnya disiplin, maka Covid-19 tetap bisa dicegah atau dikurangi,” tegasnya.

Doni optimis, jika seluruh komponen patuh menjalankan protokol kesehatan, maka kasus Covid-19 bisa dikendalikan.

“Penerapan protokol kesehatan di tengah Pilkada ini tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan hanya penyelenggara saja,” imbuhnya.

Adapun daerah yang melaksanakan pilkada bupati dan wali kota, yakni Jawa Timur (Jatim) dengan 19 kabupaten atau kota.

Kemudian, di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan 12 kota atau kabupaten melakukan pilkada.