Salin Artikel

Pelaksanaan Pilkada Malah Mampu Turunkan Status Covid Suatu Daerah

KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Letnan jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Doni Monardo mengaku menemui beberapa fenomena unik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di berbagai daerah.

“Fenomena tersebut misalnya, berdasarkan zonasi, daerah yang ada pilkada, mengalami penurunan kasus zona merah. Sedangkan yang tidak ada pilkada justru meningkat,” tuturnya.

Hal itu ia sampaikan dalam talkshow bertajuk Media Bertanya Doni Menjawab, Jumat (9/10/2020).

Meski demikian, Doni menilai, fenomena tersebut bukan semata – mata menjadi penyebab turunnya kasus Covid-19 di daerah Pilkada.

Doni mencontohkan di Sulawesi Utara (Sulut) yang tujuh kabupaten atau kotanya melaksanakan pilkada.

Sebelum pilkada, Sulut merupakan provinsi dengan daerah zona merah atau risiko penularan Covid-19 tinggi.

Namun setelah pelaksanaan pilkada berubah menjadi zona oranye atau risiko penularannya sedang.

“Zona oranye Sulut dari dua belas menjadi delapan kota atau kabupaten sedangkan zona kuning atau risiko Covid-19 rendah dari tiga menjadi menjadi kabupaten atau kota,” jelasnya.

Di sisi lain, Doni mengatakan, Aceh yang tidak ada Pilkada, justru angka positif Covid-19 nya meningkat.

Menurut Doni, hal itu menunjukkan, fenomena pilkada di tengah Covid-19 sangat dipengaruhi faktor disiplin.

“Artinya, ada atau tidak ada pilkada, asal masyarakatnya disiplin, maka Covid-19 tetap bisa dicegah atau dikurangi,” tegasnya.

Doni optimis, jika seluruh komponen patuh menjalankan protokol kesehatan, maka kasus Covid-19 bisa dikendalikan.

“Penerapan protokol kesehatan di tengah Pilkada ini tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bukan hanya penyelenggara saja,” imbuhnya.

Adapun daerah yang melaksanakan pilkada bupati dan wali kota, yakni Jawa Timur (Jatim) dengan 19 kabupaten atau kota.

Kemudian, di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan 12 kota atau kabupaten melakukan pilkada.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/10/09325371/pelaksanaan-pilkada-malah-mampu-turunkan-status-covid-suatu-daerah

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke