Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC Ungkap Pandangan Pemilih Prabowo dan Jokowi terhadap Kebangkitan PKI

Kompas.com - 02/10/2020, 10:39 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, 40 persen responden pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 setuju akan  pendapat bahwa hubungan ekonomi Indonesia-China berkaitan dengan kebangkitan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas saat mempresentasikan hasil survei nasional secara virtual bertajuk “Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI” pada Rabu (30/9/2020).

"Sebanyak 40 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 setuju dengan pendapat tersebut, sementara hanya 21 persen pemilih Jokowi yang setuju," kata Abbas, Rabu (30/9/2020).

Baca juga: SMRC: Mayoritas Percaya Kerja Sama Indonesia-China Murni Bisnis, Tak Terkait Komunisme

Selain 40 persen pemilih Prabowo yang menganggap hubungan ekonomi Indonesia-China berkaitan dengan kebangkitan PKI, ada 40 persen pemilih Prabowo lainnya yang menganggap hubungan kedua negara hanya murni bisnis.

Sementara itu, 20 persen pemilih Prabowo lainnya tidak tahu maupun tidak jawab.

Untuk pemilih Jokowi, di samping 21 persen yang menganggap hubungan kedua negara berkaitan dengan kebangkitan PKI, ada 53 persen pemilih Jokowi yang setuju jika hubungan ekonomi Indonesia-China murni kerja sama bisnis.

Sisanya, mengaku tidak tahu atau tidak jawab.

Sementara itu, dari sisi pilihan partai politik, yang setuju dengan pendapat tersebut lebih banyak ditemukan pada pemilih PKS sebanyak 54 persen, pemilih Nasdem 53 persen, dan pemilih Gerindra 41 persen.

Baca juga: Moeldoko Sebut Ada Kepentingan Tertentu dalam Isu Kebangkitan PK

Dalam Pilpres 2019, isu kebangkitan PKI juga lebih banyak diketahui kalangan pendukung Prabowo dibandingkan di kalangan pendukung Jokowi.

Temuan survei menunjukkan, 48 persen pemilih Prabowo pada Pilpres 2019 mengetahui isu kebangkitan PKI, sedangkan 52 persen responden lainnya tak mengetahui perihal kebangkitan PKI.

Dari 48 persen persen pemilih Prabowo yang mengetahui isu kebangkitan PKI itu, sebanyak 56 persen pemilih di antaranya menyatakan percaya ada kebangkitan PKI, sedangkan 43 persen tidak percaya, dan 1 persen lainnya tidak tahu dan tidak menjawab.

Sementara itu, hanya 29 persen pemilih Jokowi yang mengetahui isu kebangkitan PKI dan 71 persen lainnya tidak mengetahui perihal isu tersebut.

Dari persentase 29 persen yang mengetahui isu kebangkitan tersebut, sebanyak 29 persen pemilih Jokowi setuju adanya kebangkitan PKI, sedangkan 70 persen tidak setuju, dan 1 persen tidak tahu dan tidak jawab.

Baca juga: Survei SMRC: Dari 36 Persen yang Tahu Isu Kebangkitan PKI, 61 Persen Tidak Percaya

Adapun survei ini dilakukan menggunakan metode wawancara melalui sambungan telepon terhadap 1.203 responden yang dipilih secara acak.

Proses wawancara tersebut berlangsung sejak 23 September hingga 26 September 2020.

Sementara itu, margin of error dari hasil survei ini sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com