Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Kompas.com - 29/09/2020, 10:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mempertanyakan relevansi tugas baru yang diemban Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo menjadi leading sector proyek lumbung pangan dan Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Fahmi, penunjukan pejabat berlatar belakang militer tersebut dapat melahirkan anggapan pejabat sipil lemah.

"Di satu sisi citra aktor-aktor berlatar belakang militer kian menguat, di sisi lain sipil bisa dianggap lemah dan gagal," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Proyek Food Estate, Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Idealnya, kata dia, Luhut bisa fokus menangani bidang di kementeriannya.

Sebab, kedaulatan dan investasi bukan urusan remeh-temeh yang bisa dikerjakan tanpa perhatian besar.

Begitu juga dengan peran Prabowo dalam menangani lumbung pangan.

Fahmi menyatakan, kendati cadangan pangan sangat penting, namun hal itu bukan menjadi leading sector Kementerian Pertahanan.

"Jadi, biarkan lembaga lain yang lebih kompeten yang mengurus. Cukup beri saran dan masukan jika perlu," kata Fahmi.

Baca juga: 2 Minggu Ditangani Luhut, Bagaimana Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi?

Fahmi mengkhawatirkan penunjukan pejabat berlatarbelakang militer akan terus diterapkan seiring menguatnya dukungan publik.

Peluang itu bisa terjadi, baik secara personal maupun kelembagaan yang tak mempunyai relevansi dengan latar belakangnya di dunia kemiliteran.

Menurutnya, peluang itu terjadi karena faktor peran militer di masa lalu yang dianggap mempunyai identitas dan pengetahuan lebih.

Padahal, ketika reformasi bergulir, salah satu agenda penting yang dilakukan adalah mengembalikan dan memperkuat militer sesuai peran dan fungsi pokoknya.

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

"Sayangnya, itu bukan hal mudah dan kemudian belakangan bergerak ke arah yang salah," terang Fahmi.

"Alih-alih mengendalikan, kekuasaan sipil justru terjebak pada inferioritas mereka menghadapi superioritas dan mitos-mitos kepahlawanan dan kepeloporan yang dibangun sekian lama," jelas Fahmi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com