Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo-Luhut Ditunjuk Jokowi Atasi Pangan dan Kesehatan, Sipil Dianggap Lemah?

Kompas.com - 29/09/2020, 10:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mempertanyakan relevansi tugas baru yang diemban Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo menjadi leading sector proyek lumbung pangan dan Luhut menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Fahmi, penunjukan pejabat berlatar belakang militer tersebut dapat melahirkan anggapan pejabat sipil lemah.

"Di satu sisi citra aktor-aktor berlatar belakang militer kian menguat, di sisi lain sipil bisa dianggap lemah dan gagal," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Proyek Food Estate, Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Idealnya, kata dia, Luhut bisa fokus menangani bidang di kementeriannya.

Sebab, kedaulatan dan investasi bukan urusan remeh-temeh yang bisa dikerjakan tanpa perhatian besar.

Begitu juga dengan peran Prabowo dalam menangani lumbung pangan.

Fahmi menyatakan, kendati cadangan pangan sangat penting, namun hal itu bukan menjadi leading sector Kementerian Pertahanan.

"Jadi, biarkan lembaga lain yang lebih kompeten yang mengurus. Cukup beri saran dan masukan jika perlu," kata Fahmi.

Baca juga: 2 Minggu Ditangani Luhut, Bagaimana Kondisi Covid-19 di 9 Provinsi?

Fahmi mengkhawatirkan penunjukan pejabat berlatarbelakang militer akan terus diterapkan seiring menguatnya dukungan publik.

Peluang itu bisa terjadi, baik secara personal maupun kelembagaan yang tak mempunyai relevansi dengan latar belakangnya di dunia kemiliteran.

Menurutnya, peluang itu terjadi karena faktor peran militer di masa lalu yang dianggap mempunyai identitas dan pengetahuan lebih.

Padahal, ketika reformasi bergulir, salah satu agenda penting yang dilakukan adalah mengembalikan dan memperkuat militer sesuai peran dan fungsi pokoknya.

Baca juga: Wapres Terima Prabowo Subianto, Bahas Proyek Lumbung Pangan

"Sayangnya, itu bukan hal mudah dan kemudian belakangan bergerak ke arah yang salah," terang Fahmi.

"Alih-alih mengendalikan, kekuasaan sipil justru terjebak pada inferioritas mereka menghadapi superioritas dan mitos-mitos kepahlawanan dan kepeloporan yang dibangun sekian lama," jelas Fahmi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com