Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

KOMPAS.com – Ratusan pemuda Indonesia yang terdiri dari individu, komunitas, organisasi, hingga Non-Governmental Organization (NGO) berkumpul secara virtual dalam satu gerakan kolektif bertajuk “Climate Action Now”, Jumat (25/9/2020).

Seorang peserta gerakan yang berasal dari komunitas Climate Rangers, Novita Indri mengatakan, tujuan gerakan ini adalah ingin meminta pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, agar mendeklarasikan darurat iklim.

“Isu krisis iklim itu masalah kemanusian dan ini sudah terjadi di Indonesia. Kami ingin pemerintah lebih serius untuk memberikan solusi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Sabtu (26/9/2020).

Dengan deklarasi darurat iklim tersebut, menurut Novita, kebijakan instansi-instansi di bawah presiden akan sinkron dengan situasi dalam darurat iklim.

Baca juga: Lewat Sepatu, Extinction Rebellion Tuntut Indonesia Merdeka dari Krisis Iklim

Lebih lanjut, gerakan "Climate Action Now” juga meminta pemerintah meningkatkan komitmen dalam menurunkan emisi serta mewujudkan keadilan iklim pada setiap kebijakan-kebijakannya.

Meski digelar secara virtual, kegiatan ini turut diwarnai orasi, penampilan seni, dan penyampaian aspirasi.

Novita mengatakan, gerakan ini menjadi bagian dari "Global Climate Strike" yang digelar di berbagai negara. Namun, aksi ketiga yang digelar di Indonesia kali ini lebih mengangkat isu-isu lokal.

“Kami juga menjadikan aksi kemarin sebagai forum buat masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan aspirasinya secara live maupun secara rekaman,” lanjutnya.

Baca juga: Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, BMKG Ajak Petani Rakayasa Komoditas

Dia berharap, ratusan peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama stakeholder terkait.

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/9/2020), Ketua Adat Kinipan Effendy Buhing turut menyampaikan aspirasinya.

Dia mengungkapkan, tahun ini Kabupaten Lamandau sudah mengalami dua kali banjir besar yang tidak biasa. Menurutnya, hal ini tak lepas dari penggundulan hutan di Lamandau yang sangat luar biasa.

“Kami berusaha mati-matian menjaga hutan yang tersisa. Namun sekarang hujan dan kemarau tidak menentu. Kami sangat merasakan perubahan iklim ini,” ungkapnya.

Effendy pun menegaskan, pihaknya ingin hutan adat diakui karena adat mereka sudah ada sebelum Indonesia merdeka.

Baca juga: Pandemi Corona: Emisi Karbon Global Turun Ekstrem, Krisis Iklim Masih Mengancam

Sementara itu, Kaum Perempuan Nelayan Kodingareng, dari kepulauan Sangkarrang, Sulawesi Selatan, menyampaikan aspirasinya dengan menolak aktivitas penambangan pasir laut di daerahnya

"Kami yang dihancurkan tempat hidupnya, kami pula yang dikriminalisasi. Kami bukan pencuri, kami bukan pembunuh, tapi kenapa kami ditakut-takuti, apa salah kami? Kami berjuang kami di tangkap, kami diam kami mati,” tegasnya.