Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pengguguran pasangan calon di Pilkada Serentak 2020 adalah cara yang efektif untuk mencegah munculnya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pelaksanaan pilkada.

Sebab, menurut Mardani, sanksi di luar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti sekarang belum kuat untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

"Cara paling efektif mengedalikan syahwat paslon agar timnya juga rapih, (adalah) penguguran," kata Mardani dalam diskusi online bertajuk 'Pilkada di Tengah Pandemi' Sabtu (26/9/2020).

Baca juga: Luhut Yakin Pilkada Tak Jadi Klaster Baru Covid-19, Epidemiolog: Tidak Ada yang Bisa Menjamin

Mardani kemudian mencontohkan adanya pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo.

Wasmad diketahui menggelar acara konser dangdut untuk acara pernikahan. Atas kejadian itu, Mardani mengatakan, Wasmad bisa dikenakan sanksi oleh aparat kepolisian

"Tetapi tidak keras dan tidak tegas. Itu baru nikahan. Ini (akan) kampanye dan kita harus memahami psikologi orang (peserta) pilkada itu, itu kayak orang mengeluarkan seluruh sumber daya," ujarnya.

Ia melanjutkan, orang yang sedang mengikuti pilkada biasanya akan melakukan apapun untuk bisa menang.

Baca juga: Satgas Covid-19 Periksa 30 Hotel di Jakarta yang Nyatakan Siap Jadi Tempat Isolasi

Termasuk melanggar peraturan, terlebih lagi aturan protokol kesehatan yang belum memiliki sanksi tegas.

"Jadi betul-betul peluang dia mengambil, mata gelap pokoknya apapun ditabrak, karena ini cuman kartu kuning, gak kartu merah, yang penting menang itu berbahaya sekali," ucap Mardani.

Sebelumnya, Ahli Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, tidak tertutup kemungkinan akan muncul klaster baru Covid-19 apabila terus terjadi pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020.

Baca juga: Sosok Akmal Taher, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 yang Mundur

Menurut dia, klaster tersebut akan muncul apabila ada sekelompok orang berkerumun.

"Iyalah. Selama ada kerumunan (dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada 2020)," kata Miko kepada Kompas.com, Senin (7/9/2020).

Miko juga menilai, perlu ada sanksi bagi bakal calon kepala daerah yang melanggar aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sanksi itu, kata dia, bisa berupa pengguguran dari kontestasi Pilkada 2020.

"Jadi sanksi itu harus tegas. Kalau dua tiga kali menyalahi aturan (protokol kesehatan) harusnya gugur pencalonan itu," ujar dia.

"Kalau enggak gugur, ya sudah akan diulang-ulang oleh calonnya (kepala daerah)," lanjut Miko.