Tolak Pilkada 2020, PP Muhammadiyah: Utamakan Keselamatan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas meminta agar Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 dipahami sebagai penghormatan demokrasi demi kepentingan rakyat.

Kepentingan rakyat yang dimaksud adalah agar masyarakat dilindungi dari bahaya Covid-19, sehingga perhelatan Pilkada 2020 semestinya ditunda.

Busyro mengatakan, akibat pandemi Covid-19 ini, posisi rakyat saat ini terlemahkan karena penyebaran penyakit tersebut terus meluas.

"Atas dasar itu, maka pilkada ini harus dan perlu dipahami sebagai bagian dari penghormatan demokrasi, beresensi pada kepentingan rakyat," ujar Busyro dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju secara daring, Kamis (24/9/2020).

"Ketika rakyat sedang diuji dengan musibah besar ini, maka perlindungan keselamatan jiwa rakyat lebih utama sekaligus jadi kebutuhan dasar fundamental dibanding kebutuhan pilkada itu. Argumennya sangat kuat, sulit dibantah," kata dia.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Apa Gunanya Pilkada kalau Rakyat Sakit dan Meninggal?

Dari aspek hukum, kata Busyro, pilkada merupakan realisasi konsitusi negara. Pilkada 2020 yang akan digelar ini pun merupakan bagian dari penghormatan konstitusi.

Namun, yang lebih diutamakan dalam konstitusi menurut Busyro adalah keselamatan rakyat.

"Ketika konstitusi dasar akan diterapkan, ada persoalan faktor krusial tadi. Kalau dipaksakan akan timbul masalah besar, tak main-main yaitu mengancam keselamatan jiwa sejumlah rakyat yang sulit diatasi," kata dia.

Oleh karena itu, Muhammadiyah pun memandang bahwa penundaan pilkada tidak hanya menjadi hal yang penting untuk mencegah korban jiwa, tetapi juga untuk melindungi masyarakat.

Adapun Pilkada 2020 akan tetap digelar meski masih pandemi Covid-19.

Baca juga: Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Pilkada 2020 rencananya akan digelar pada 23 September 2020.

Namun penyelenggaraannya ditunda akibat adanya pandemi Covid-19 dan akhirnya diputuskan kembali untuk digelar pada 9 Desember 2020.

Belakangan, muncul desakan agar pilkada tetap ditunda karena jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air semakin meningkat signifikan.