Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 3.891 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, DKI Tertinggi dengan 1.258

Kompas.com - 18/09/2020, 16:52 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penularan Covid-19 masih terus terjadi hingga Jumat (18/9/2020). Dalam 24 jam terakhir, pemerintah mencatat penambahan 3.891 kasus baru Covid-19.

Dengan demikian, kini total kasus Covid-19 mencapai 236.519 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Data tersebut disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 melalui situs Kementerian Kesehatan yang diperbarui Jumat sore.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.891, Kini Ada 236.519 Kasus Covid-19 di Indonesia

Penambahan kasus baru Covid-19 terjadi di 34 provinsi. DKI Jakarta mencatat penambahan terbanyak dengan 1.258 kasus.

Kemudian, Jawa Timur dengan 485 kasus, Jawa Barat dengan 341 kasus, Riau dengan 225 kasus, dan Jawa Tengah dengan 198 kasus.

Sementara itu, pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh bertambah 4.088 orang. Maka, kini total pasien sembuh yaitu sebanyak 170.774 orang.

Kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 114, sehingga pasien Covid-19 meninggal dunia berjumlah 9.336 orang.

Baca juga: UPDATE 18 September: Tambah 114 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 9.336

Hingga saat ini, pemerintah sudah melakukan pemeriksaan 2.581.433 spesimen Covid-19 dari 1.498.292 orang.

Artinya, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Berikut ini sebaran 3.891 kasus baru Covid-19, Jumat (18/9/2020):

1. DKI Jakarta: 1.258 kasus baru

2. Jawa Timur: 485 kasus baru

3. Jawa Barat: 341 kasus baru

4. Riau: 225 kasus baru

5. Jawa Tengah: 198 kasus baru

6. Sulawesi Selatan: 159 kasus baru

7. Banten: 141 kasus baru

8. Sumatera Barat: 134 kasus baru

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com