Jumlah Perempuan di Parlemen Naik, Komnas Perempuan: Tak Sebanding dengan Manfaatnya ke Masyarakat

Kompas.com - 18/09/2020, 16:38 WIB
Komnas Perempuan Komnas PerempuanKomnas Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan, jumlah perempuan yang berhasil duduk di parlemen pada tahun 2019 mengalami peningkatan.

Namun, menurut Andy, peningkatan tersebut belum sebanding dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

"Jumlah perempuan di legislatif di tingkat nasional juga meningkat dari 97 ke 118 kursi di tahun 2019. Namun, cukup banyak kajian yang menunjukkan bahwa peningkatan tersebut masih belum berbanding dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat," kata Andy dalam diskusi virtual bertajuk 'Demokrasi Partisipatoris', Jumat (18/9/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas Prioritas

Andy mengatakan, instrumen demokrasi telah berubah menjadi kepentingan segelintir orang untuk memperluas kekuasaan mereka di bidang politik dan ekonomis.

Akibatnya, menurut Andy, kebijakan yang dihasilkan berlawanan dengan kebijakan yang seharusnya pro rakyat.

"Dimana kebijakan-kebijakan ada, tetapi yang tidak pro rakyat terutama kelompok masyarakat seperti buruh, pertani, masyarakat pesisir, dan di kepulauan, disabilitas, orang miskin, apalagi korban hak asasi manusia," ujarnya.

Baca juga: RUU PKS Ditunda Lagi, Komnas Perempuan: DPR Tak Ada Perhatian Sama Sekali terhadap Korban

Andy mengatakan, menjadi kabar baik bahwa jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan, tetapi hal tersebut tidak berpengaruh pada penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

"Kebijakan yang dihasilkan kerap mengabaikan urgensi untuk menyasar akar masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana komitmen negara kita dari UU no 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan," ucapnya.

Lebih lanjut, Andy mengatakan, upaya legislasi yang berdampak langsung terhadap perempuan justru harus berhadapan dengan kekuatan oligarki.

"Meski dalam kekuatan tersebut partisipasi perempuan juga sebuah kampanye politik yang terus mereka dengungkan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

Nasional
Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

Nasional
Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

Nasional
Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

Nasional
Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

Nasional
2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

Nasional
Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

Nasional
Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Men-PANRB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

Nasional
Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Golkar Klaim Sejumlah Sosok Mulai Diproyeksikan sebagai Cawapres Airlangga Hartarto

Nasional
Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Megawati Itu Jenaka dan Membentak

Nasional
Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Ketua DPP Golkar Bantah Isu Anies Baswedan Merapat untuk 2024

Nasional
Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Tak Jadi Pangkostrad, Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Tetap Dapat Jabatan Letjen

Nasional
Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.