Bertemu Lemhannas, Jokowi Terima Masukan soal Mewujudkan Ketahanan Pangan

JAKATA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Pur) Agus Widjojo di Istana Bogor, Selasa (15/09/2020).

Dalam pertemuan itu, tim kajian ketahanan pangan nasional Lemhannas RI memberi masukan kepada Jokowi seputar ketahanan pangan.

Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaaan Lemhannas RI Edi Permadi yang ikut dalam pertemuan itu membeberkan lima masukan yang disampaikan ke Jokowi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Gandeng Lemhannas untuk Kembangkan SDM Unggul

Pertama, terkait dengan lahan pangan atau food estate. Ia menyebut, food estate dapat mendorong terciptanya rantai ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja.

Oleh karena itu, food estate perlu didukung pembiayaan pertanian yang feasible dan digitalisasi pasar.

Selain itu, diperlukan big data untuk peta pangan nasional yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

"Perlu dimiliki integrated big data untuk peta pangan nasional dengan berbasis teknologi dan budaya pertanian mekanisasi modern, penyusunan clustering food estate yang diterima pasar," kata Edi dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Masukan kedua terkait dengan tata kelola pangan atau food governance. Ia menyampaikan perlunya  (pmo) yang bertanggung jawab terhadap orkestrasi secara menyeluruh terkait integrasi model bisnis food estate dari hulu ke hilir. Juga untuk mengefektifkan peran Bulog sebagai jaring pengaman dan stabilisator harga untuk beras dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Masukan ketiga terkait dengan budaya pertanian (agriculture) transformasi organisasi petani. Ini antara lain terkait terjaminnya akses terhadap modal, mendorong tumbuhnya industri perantara dan produk jadi pertanian, pengurangan makanan sisa melalui kampanye nasional.

"Dan menafaatkan influencer berbagai jaringan media," ujar dia.

Baca juga: Ini 4 Prioritas Mentan Jaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi

Masukan keempat terkait pemanfaatan lahan termasuk didalamnya proteksi alih fungsi lahan.

Hal ini mencakup inventarisasi lahan pertanian melalui big data, sinkronisasi dalam pemberian izin oleh lembaga yang tumpang tindih, serta pemanfaatan lahan tidur dan tidak produktif untuk pertanian.

"Yang kelima terkait dengan sumberdaya manusia dengan menyediakan tenaga terampil yang dapat terserap dari hilir hingga hulu beserta tenaga pendampingnya," kata Edi.

Ia menilai, perlu ada tenaga kerja sukarela untuk menyerap tenaga kerja korbah PHK Covid 19.

Selain itu, insentif berupa biaya program studi pangan di perguruan tinggi yang lebih fokus ke program studi berbasis beasiswa dan ikatan dinas.