Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Beri Pelajaran tentang Perlunya Percepat Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 15/09/2020, 16:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran terhadap pemerintahan.

Percepatan reformasi birokrasi pun perlu segera dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tak terkendala.

"Masa pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita ini," ujar Ma'ruf saat bertemu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam konferensi video, Selasa (15/9/2020).

Salah satu kendala yang ditemui adalah masih lemahnya data.

Baca juga: Wapres Sebut ASN Tak Netral di Pilkada Penyakit Lama yang Tak Kunjung Sembuh

Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah memiliki data tetapi data tersebut masih belum jelas.

Kemudian, banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih.

"Itu terasa ketika ada pandemi sehingga terjadi pelambatan-pelambatan eksekusi dan juga prosedur yang kurang mendukung kecepatan eksekusi kebijakan," kata Ma'ruf.

Termasuk juga masih terlihat jelas adanya ego sektoral: belum tampak kerja sama yang seiring sejalan dan malah terjadi tarik-menarik kepentingan.

Baca juga: 90 Persen Warga Tak Nikmati Pendidikan Tinggi, Wapres Minta Mahasiswa Baru Tak Sia-siakan Kesempatan

"Kita ingin membangun mengenai collaborative working-nya masih ada hambatan-hambatan. Jadi Covid-19 ini banyak pelajaran buat kita dalam rangka menuntaskan reformasi birokrasi," ucap dia.

Adapun reformasi birokrasi menjadi salah satu program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.

Pemerintah juga telah menetapkan agar reformasi birokrasi bisa diselesaikan pada Desember mendatang oleh seluruh kementerian/lembaga dan daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com