Wapres Sebut ASN Tak Netral di Pilkada Penyakit Lama yang Tak Kunjung Sembuh

Kompas.com - 15/09/2020, 15:53 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan netralitas aparatur sipil negara ( ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat bertemu Komisi ASN (KASN) dalam konferensi video, Selasa (15/9/2020).

" Netralitas ASN dalam Pilkada, ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Lagi, Menteri Tjahjo Ingatkan Netralitas ASN Saat Pilkada 2020

Menurut Ma'ruf, ketidaknetralan ASN dalam ajang Pilkada ataupun Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat demokrasi di Tanah Air menjadi cacat.

Oleh karena itu, ia pun berharap KASN mengawasi para ASN dan menerapkan kode etik dan netralitas ASN, terutama pada Pilkada 2020 yang bakal digelar 9 Desember.

Ma'ruf mengatakan, ASN yang mandiri dan bebas intervensi politik sangat dibutuhkan.

Apalagi, kata Wapres, setelah undang-undang (UU) ASN berlaku, pelaksanaan sistem merit dinilai sangat signifkan untuk transformasi struktural dan budaya pada instansi pemerintah.

Baca juga: Menpan RB, Mendagri dan Bawaslu Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Dilansir dari situs Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa memberdakan faktor politk, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

"Pelaksanaan sistem merit ini tidak hanya menjamin keadilan ASN tapi juga mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja yang akan berujung pada birokrasi pemerintahan berkualitas," ucap Ma'ruf.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X