Wapres Sebut ASN Tak Netral di Pilkada Penyakit Lama yang Tak Kunjung Sembuh

Kompas.com - 15/09/2020, 15:53 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan netralitas aparatur sipil negara ( ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan penyakit lama yang tidak kunjung sembuh.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat bertemu Komisi ASN (KASN) dalam konferensi video, Selasa (15/9/2020).

" Netralitas ASN dalam Pilkada, ini kayaknya penyakit lama yang tidak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Lagi, Menteri Tjahjo Ingatkan Netralitas ASN Saat Pilkada 2020

Menurut Ma'ruf, ketidaknetralan ASN dalam ajang Pilkada ataupun Pemilihan Presiden (Pilpres) membuat demokrasi di Tanah Air menjadi cacat.

Oleh karena itu, ia pun berharap KASN mengawasi para ASN dan menerapkan kode etik dan netralitas ASN, terutama pada Pilkada 2020 yang bakal digelar 9 Desember.

Ma'ruf mengatakan, ASN yang mandiri dan bebas intervensi politik sangat dibutuhkan.

Apalagi, kata Wapres, setelah undang-undang (UU) ASN berlaku, pelaksanaan sistem merit dinilai sangat signifkan untuk transformasi struktural dan budaya pada instansi pemerintah.

Baca juga: Menpan RB, Mendagri dan Bawaslu Teken SKB Pengawasan Netralitas ASN di Pilkada

Dilansir dari situs Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa memberdakan faktor politk, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

"Pelaksanaan sistem merit ini tidak hanya menjamin keadilan ASN tapi juga mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja yang akan berujung pada birokrasi pemerintahan berkualitas," ucap Ma'ruf.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X