Doni Monardo Yakinkan Pemerintah Pusat dan Daerah Kompak dalam Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memastikan pemerintah pusat dan daerah kompak dalam penanganan Covid-19.

"Betul (pemerintah pusat dan daerah kompak untuk menyelesaikan pandemi). Saya berkomunikasi terus dengan Pak Anies (Baswedan, Gubernur DKI Jakarta), Pak Anies juga sering menghubungi saya. Jadi enggak ada yang polemik," kata Doni melalui video telekonferensi, Minggu (13/9/2020).

Pernyataan Doni ini sekaligus menjawab perihal sejumlah menteri sektor ekonomi yang mengkritik keputusan Pemprov DKI Jakarta dalam menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagaimana awal pandemi Covid-19.

Baca juga: PSBB DKI Jakarta, Pemerintah Pusat Belum Satu Suara...

Doni menegaskan, sebenarnya Pemprov DKI tidak pernah mencabut penerapan PSBB sejak pertama kali diberlakukan.

Maka dari itu, statusnya hingga saat ini adalah Ibu Kota masih memberlakukan PSBB.

Menurut dia, hal yang berubah adalah implementasinya. Penerapan PSBB tersebut akan diperketat.

"Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total. PSBB ya PSBB. Implementasinya ada yang diperketat, ada yang dilonggarkan," ujar Doni.

Baca juga: Pengetatan PSBB Jakarta, Siap-siap Didenda Rp 500.000 jika Tertangkap Tak Pakai Masker Lagi

Diberitakan, Provinsi DKI Jakarta resmi mengetatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama dua pekan mulai 14 sampai 25 September 2020.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta Pusat yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI, Minggu (13/9/2020).

Menurut Anies, alasan penerapan PSBB total kembali karena adanya peningkatan kasus positif Covid-19 selama 12 hari pertama bulan September.

"Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.

Baca juga: Mal Diizinkan Beroperasi Saat PSBB Jilid Dua, Ini Tanggapan Pengusaha

Sebelumnya, keputusan Anies itu mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Ketiga menteri itu terdiri dari, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Mendag Agus Suparmanto.

Para pembantu ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.