Kompas.com - 11/09/2020, 10:29 WIB
Ilustrasi virus corona yang merebak di Indonesia. ShutterstockIlustrasi virus corona yang merebak di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota menuai respons beragam dari sejumlah unsur di pemerintah pusat.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons positif dan mendukung langkah Anies untuk kembali menerapkan PSBB selayaknya awal pandemi.

Namun, para menteri di bidang ekonomi justru memberi respons negatif atas langkah itu.

Baca juga: UPDATE: Rekor Kasus Covid-19, Pusat dan Daerah Harus Koordinasi Tangani Pandemi

Di tengah kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah pusat belum satu suara.

Satgas dan Kemenkes

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, PSBB total di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
"Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: DKI Terapkan PSBB Total, Satgas Covid-19: Mundur Selangkah Lebih Baik


Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, yakni 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali.

Namun, setelah memasuki PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cenderung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Apalagi, pemeriksaan spesimen terus ditambah. Hal ini membuat deteksi kasus Covid-19 semakin meningkat.

Hingga Kamis kemarin, kasus akumulasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 50.671 orang.

Dari jumlah tersebut, 38.228 sembuh, 1.351 meninggal dunia, dan 11.092 orang sedang dirawat atau isolasi.

Baca juga: Satgas Covid-19: Kami Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Samakan Persepsi

Menurut Wiku, lonjakan kasus ini tak lain disebabkan sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi yang kembali dibuka saat PSBB transisi.

"Oleh karena itu, perlu pengetatan kembali," kata dia.

Wiku menambahkan, apa yang dilakukan DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Nasional
Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Perpres RANHAM Singgung soal Perubahan Peraturan yang Mendiskriminasi Perempuan

Nasional
IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

IAKMI: Proporsi Kasus Covid-19 pada Anak-anak Jumlahnya Cukup Besar

Nasional
Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Bareskrim: Adelin Lis Terancam Pidana Keimigrasian karena Dugaan Pemalsuan Paspor

Nasional
DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

DKI Jakarta Catat 94 Kasus Varian Baru Virus Corona, Termasuk 57 Delta

Nasional
KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

KPK Setor Uang Hasil Rampasan Empat Terpidana Eks Pejabat PT Waskita Karya

Nasional
Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Anggota DPR Nilai Perpres 53/2021 Belum Jawab Soal Penyelesaian HAM Masa Lalu

Nasional
KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

KSAL Ungkap Strategi TNI AL Hadapi Ancaman Militer dan Hibrida

Nasional
Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Sebaran Varian Alpha, Beta, dan Delta di 14 Provinsi, Jateng dan DKI Jadi Perhatian

Nasional
Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Kemenkes: 6 Kasus Covid-19 dengan Varian Beta Terdeteksi di 3 Provinsi

Nasional
Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Tolak Wacana Presiden Tiga Periode, Demokrat: Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dijadikan Alasan

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Rencana Aksi HAM Atur Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan

Nasional
Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Panglima TNI Minta Sinergitas 4 Pilar dalam PPKM Mikro untuk Tekan Covid-19

Nasional
Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Fadli Zon Harap Hubungan Diplomatik Uni Eropa-ASEAN Buka Peluang Kerja Sama di Bidang Baru

Nasional
Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Mendagri: Tujuan PPKM Skala Mikro agar Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X