Kompas.com - 11/09/2020, 10:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota menuai respons beragam dari sejumlah unsur di pemerintah pusat.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons positif dan mendukung langkah Anies untuk kembali menerapkan PSBB selayaknya awal pandemi.

Namun, para menteri di bidang ekonomi justru memberi respons negatif atas langkah itu.

Baca juga: UPDATE: Rekor Kasus Covid-19, Pusat dan Daerah Harus Koordinasi Tangani Pandemi

Di tengah kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah pusat belum satu suara.

Satgas dan Kemenkes

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, PSBB total di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito berpose usai memberikan keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Pemerintah resmi menunjuk Wiku Adisasmito menjadi juru bicara pemerintah menggantikan Achmad Yurianto. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
"Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: DKI Terapkan PSBB Total, Satgas Covid-19: Mundur Selangkah Lebih Baik


Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, yakni 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali.

Namun, setelah memasuki PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cenderung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Apalagi, pemeriksaan spesimen terus ditambah. Hal ini membuat deteksi kasus Covid-19 semakin meningkat.

Hingga Kamis kemarin, kasus akumulasi Covid-19 di DKI Jakarta mencapai 50.671 orang.

Dari jumlah tersebut, 38.228 sembuh, 1.351 meninggal dunia, dan 11.092 orang sedang dirawat atau isolasi.

Baca juga: Satgas Covid-19: Kami Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Samakan Persepsi

Menurut Wiku, lonjakan kasus ini tak lain disebabkan sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi yang kembali dibuka saat PSBB transisi.

"Oleh karena itu, perlu pengetatan kembali," kata dia.

Wiku menambahkan, apa yang dilakukan DKI Jakarta ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Presiden dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kepala daerah untuk memperhatikan laju penularan Covid-19 untuk memutuskan membuka atau menutup aktivitas ekonomi dan sosial.

"Untuk membuka aktivitas sosial ekonomi di beberapa sektor itu harus melakukan pertama prakondisi, kemudian timing, berikutnya lagi adalah prioritas, selanjutnya adalah koordinasi peraturan daerah, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi," kata dia.

Baca juga: Daftar RW Zona Merah Covid-19 di DKI, Terbanyak Jakarta Selatan

Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

"Kondisi yang risikonya tinggi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama berminggu-minggu itu adalah alarm yang harusnya kita ambil hikmahnya untuk segera melakukan pengurangan atau pengetatan yang lebih tinggi lagi agar kondisinya terkendali," kata Wiku.

Kemenkes juga mendukung kebijakan PSBB di DKI Jakarta.

Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kemenkes Busroni mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali PSBB.

Sebab, izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut.

Baca juga: Kemenkes: Izin PSBB DKI Jakarta Belum Dicabut, Silakan Pak Anies Lanjutkan

"Berdasarkan Surat Keputusan yang lalu, yang diterbitkan oleh Kemenkes, PSBB belum dicabut. Sehingga, tak perlu lagi izin ke Kemenkes," ujar Busroni ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

"Kan kalau tidak dicabut masih berlaku. Sehingga bisa dilaksanakan, dilanjutkan. Silakan Pak Anies memaknai bagaimana pelaksanaan PSBB," lanjut dia.

Surat Keputusan yang dimaksud adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 7 April 2020.

Menurut Kemenkes, sebagai kepala daerah, Anies punya kewenangan untuk menentukan apakah PSBB akan dilakukan secara total atau secara transisi.

Dia mengibaratkan, izin pemberlakuan PSBB sebagai pisau yang akan digunakan sebagaimana kebutuhan.

Baca juga: Kebijakan PSBB Total: Mal Kemungkinan Ditutup, Bioskop Urung Dibuka Kembali

Apabila kondisinya masih belum memungkinkan, tentu PSBB masih tetap perlu dilakukan.

"Sebaliknya, jika kondisinya sudah baik, tentu tak perlu menggunakan pisau itu. Dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota yang memahami kondisi di lapangan," kata dia.

Menteri bidang ekonomi

Berbeda dengan Kemenkes dan Satgas yang menitikberatkan pada pelambatan penularan Covid-19, sejumlah menteri berpandangan lain.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersiap menyampaikan keterangan terkait perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Airlangga mengatakan setelah pada kuartal II tahun 2020 ekonomi Indonesia terkoreksi 5,32 persen, dibutuhkan belanja minimal Rp800 triliun perkuartal ke berbagai sektor untuk mempersempit ruang pertumbuhan negatif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, misalnya. Ia menyebutkan, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Baca juga: Menko Airlangga: Kantor di Jakarta Terapkan Flexible Working Hours, 50 Persen Tetap Beroperasi

Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik," kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Mendag Agus Suparmanto juga mengingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.

Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran DKI Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

Baca juga: Menko Airlangga: IHSG Terjun di Bawah 5.000 karena Pengumuman Gubernur DKI

"Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI," ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Sekalipun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.

Ia mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.