Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Beras Bantuan PKH Kualitas Medium

Kompas.com - 12/09/2020, 20:16 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan kualitas beras yang akan dibagikan ke keluarga penerima manfaat (KPM) atau program keluarga harapan (PKH) sudah sesuai standar pemerintah.

Hal ini ia katakan saat meninjau Gudang Bulog Pulo Brayan Darat II, Medan, Sumatera Utara, Sabtu (12/9/2020).

"Sudah kita cek bersama kualitasnya secara random dan menurut saya sudah memadai kualifikasi kualitas beras medium," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Baca juga: 10 Juta Keluarga PKH Dapat Bansos Beras 30 Kilogram

"Dan beratnya juga tadi sudah kita coba beberapa sampel dan memenuhi syarat rata-rata di atas 15 kilogram," lanjut dia.

Muhadjir mengatakan, bantuan beras akan dibagikan untuk tiga bulan. Pembagian bantuan pun akan dilakukan bertahap setiap bulan.

Namun, karena banyak persiapan yang harus dilakukan, kata Muhadjir, tahap awal penyaluran akan diberikan dua bulan alokasi sekaligus.

"Perlu dipahami, ini bukan untuk mengganti bansos yang sudah ada. Bantuan program reguler PKH tetap diberikan dan ini ditambah dengan bantuan beras," ujarnya.

"Intinya kita ingin menjamin bahan pokok terutama beras untuk KPM-PKH bisa tercukupi," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali meluncurkan program bantuan untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Bantuan kali ini berupa beras sebanyak 15 kilogram per bulan sepanjang Agustus-Oktober 2020.

Baca juga: 10 Juta Penerima PKH Akan Mendapat Bansos Beras dari Pemerintah

Juru Bicara Kementerian Sosial (Kemensos) Adhy Karyono mengatakan, bansos beras tersebut hanya dibagikan kepada 10 juta orang penerima PKH di seluruh Indonesia.

"Bansos beras hanya untuk 10 juta peserta PKH," kata Adhy saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/9/2020).

Menurut dia, bantuan tersebut sudah mulai disalurkan sejak peluncuran pada Rabu (2/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com