Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi II Minta Mendagri Libatkan Polisi Kawal Tahapan Pilkada

Kompas.com - 10/09/2020, 18:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang mengatakan, penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan Pilkada 2020 sulit dilakukan masyarakat di daerah karena kurangnya kesadaran atas bahaya Covid-19.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melibatkan kepolisian untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada Pilkada 2020.

"Hanya polisi yang bisa pak (mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19). Mungkin kalau KPU yang minta ke polisi ya tidak ada tekanan, tidak merasa terbeban. Tetapi ketika Pak Mendagri Jenderal Tito ini telepon kapolda, kapolda perintah kepada kapolres-kapolres, maka ini bisa berjalan secara mantap," kata Junimart dalam rapat Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Ketua KPU Gresik Positif Covid-19, Tahapan Pilkada Dipastikan Tidak Terganggu

Junimart menceritakan saat dirinya berada di daerah Karo, Sumatera Utara bertepatan dengan tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPUD.

Saat itu, kata Junimart, ada aparat kepolisian yang berada di lokasi pendaftaran, tetapi tidak mengawasi terjadinya kerumuman warga di KPUD.

"Kerumunan itu mereka (polisi) nikmati juga pak. Bahkan mereka ikut berkerumun. Artinya apa, tidak ada sosialisasi kepada Polri. Bagaimana caranya mereka ikut serta di dalam penjagaan social distancing, masker, pokoknya protokol Covid-19," ujar dia. 

Berdasarkan hal tersebut, Junimart meminta Mendagri berkoordinasi dengan kapolda seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pengawasan selama pilkada.

Baca juga: UPDATE 10 September: Pasien Positif Covid-19 di DKI Bertambah 1.450, Rekor Tertinggi Jakarta

Ia mengingatkan, jika pelaksanaan pilkada menjadi klaster baru Covid-19, Mendagri bisa disalahkan banyak pihak.

"Harapan kami supaya dilakukan koordinasi komunikasi kepada Polda seluruh Indonesia," ucap dia. 

"Terus terang pak mendagri, kalau pilkada ini terpapar, maka mendagri akan disalahkan," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com